Home › Ekonomi › Agrinas Raup Laba Rp2,17 Triliun, DPD RI Ingatkan Kewajiban terhadap Masyarakat
Agrinas Raup Laba Rp2,17 Triliun, DPD RI Ingatkan Kewajiban terhadap Masyarakat
Keterangan Foto: Rapat dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Putri Br Sitepu. Dok DPD RI
JAKARTA, Tabloid Diksi – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memastikan pengelolaan lahan hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian senator, mulai dari kepastian status lahan, perlindungan hak masyarakat adat dan petani, hingga penyelesaian konflik agraria yang muncul setelah pengelolaan lahan dialihkan kepada Agrinas Palma.
- Baca juga:
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama jajaran Agrinas Palma Nusantara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Putri Br Sitepu, dan dihadiri Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara, M. Abdul Gani.
Dalam pertemuan tersebut, Badikenita menyoroti pengelolaan sekitar 4,12 juta hektare lahan hasil penertiban kawasan hutan yang telah diterima Agrinas Palma. Menurutnya, diperlukan penjelasan menyeluruh mengenai pengelolaan aset tersebut, terutama terkait dampaknya terhadap daerah dan masyarakat.
“Komite II ingin mendapatkan penjelasan komprehensif terkait pengelolaan sekitar 4,12 juta hektare lahan hasil penertiban kawasan hutan yang telah diterima Agrinas Palma, khususnya yang berdampak langsung bagi daerah dan masyarakat,” ujar Badikenita.
Senator Riau Soroti Hak Masyarakat Adat
Persoalan hak masyarakat adat turut menjadi sorotan dalam RDP tersebut. Senator asal Riau, Arif Eka Saputra, menyampaikan adanya tuntutan masyarakat di Pekanbaru terkait pemulihan hak atas lahan perkebunan sawit yang secara historis diklaim sebagai wilayah masyarakat adat.
Lahan yang sebelumnya dikelola masyarakat tersebut kemudian menjadi bagian dari penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dengan pengelolaan selanjutnya dialihkan kepada Agrinas Palma.
Arif menegaskan, proses pengelolaan lahan hasil penertiban harus memperhatikan hak masyarakat yang terdampak.
“Perlu ada perlindungan nyata bagi masyarakat yang terdampak. Hak masyarakat adat atas lahan yang telah dialihkan pengelolaannya kepada Agrinas harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan kepastian hak atas tanah sebagai salah satu isu penting dalam pelaksanaan kebijakan penertiban kawasan hutan, khususnya ketika lahan yang dikelola perusahaan berkaitan dengan klaim historis masyarakat.
Agrinas Janjikan Skema Plasma
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara, M. Abdul Gani, menyatakan perusahaan berkomitmen memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan petani melalui skema kebun plasma.
“Meskipun kami korporasi, tetapi kami BUMN. Berkaitan dengan plasma, kami akan memastikan masyarakat dan petani mendapatkan hak dan keuntungan yang sama besar dengan korporasinya. Itu merupakan kewajiban kami. Tidak ada gunanya laba yang sangat besar, tetapi rakyatnya miskin,” ujar Abdul Gani.
Ia juga meminta dukungan DPD RI agar pengaturan mengenai masyarakat adat dapat diperkuat melalui undang-undang.
Produksi dan Keuangan Ikut Dievaluasi
Selain persoalan agraria, Komite II DPD RI turut meminta penjelasan mengenai kinerja operasional dan transparansi keuangan Agrinas Palma.
Dalam pemaparan yang disampaikan, realisasi produksi tandan buah segar (TBS) hingga Juni 2026 tercatat mencapai 1,37 juta ton dari target 4,74 juta ton.
Sementara itu, Agrinas Palma melaporkan capaian hingga September 2026 berupa produksi TBS sebesar 2,47 juta ton, pendapatan Rp4,80 triliun, dan laba bersih Rp2,17 triliun.
Komite II juga menyoroti evaluasi tata kelola kerja sama operasional (KSO), kejelasan status lahan, transparansi pembagian manfaat ekonomi, serta pemenuhan kewajiban pembangunan kebun masyarakat.
Agrinas Palma dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah langkah, termasuk verifikasi aset, penataan KSO, pengembangan kemitraan koperasi, dan digitalisasi pertanian.
Menutup RDP, Komite II DPD RI menegaskan akan terus mengawal pengelolaan lahan hasil penertiban kawasan hutan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat adat serta petani.
Pengelolaan lahan tersebut diharapkan tidak semata-mata mengejar optimalisasi aset dan peningkatan produksi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.






Komentar Via Facebook :