Home › Ekonomi › Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha
Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha
Keterangan Foto: Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang. Dok Kadin Indonesia/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar pengelolaan dana cadangan pesangon pekerja memanfaatkan lembaga yang sudah beroperasi, salah satunya BPJS Ketenagakerjaan. Usulan tersebut disampaikan untuk menghindari pembentukan lembaga baru sekaligus mencegah tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berjalan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan keberadaan institusi yang selama ini telah memiliki pengalaman mengelola berbagai program jaminan sosial.
- Baca juga:
Menurutnya, pemanfaatan lembaga yang sudah tersedia dapat menjadi alternatif dalam menjalankan kebijakan dana cadangan pesangon.
"Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa enggak disatukan saja?" kata Sarman seusai pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Jumat (20/11/2026), sebagaimana dikutip dari Antara.
Sarman menegaskan, hal terpenting dalam penerapan kebijakan tersebut adalah memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewajiban antara dana cadangan pesangon dengan program jaminan sosial yang selama ini telah dibayarkan perusahaan.
"Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih," ujarnya.
Ia menjelaskan, perusahaan selama ini sudah menjalankan kewajiban membayar iuran sejumlah program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Karena itu, Kadin meminta pemerintah memperjelas mekanisme pelaksanaan kebijakan baru tersebut agar tidak menimbulkan beban kewajiban berlapis bagi dunia usaha.
Hingga saat ini, menurut Sarman, kalangan pengusaha masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai mekanisme penyetoran dana, besaran kewajiban perusahaan, hingga lembaga yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola.
"Ya, kami kan memang menunggu sosialisasi. Kami juga sedang menunggu juga adanya apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri," katanya.
Kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 253 yang mengatur dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam ketentuan tersebut, pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga pemerintah. Sementara itu, pengusaha pada kategori usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana tersebut.
Dana cadangan pesangon memiliki fungsi berbeda dengan program JKP. Jika JKP memberikan manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan setelah terkena PHK, dana cadangan pesangon dipersiapkan untuk menjamin ketersediaan pembayaran hak pesangon pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana tersebut. Aturan teknis mengenai mekanisme pengelolaan dan kewajiban perusahaan masih dalam tahap persiapan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Selasa (17/11/2026) menyampaikan bahwa penyusunan aturan pelaksanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian pemenuhan hak pekerja dan kemampuan perusahaan.
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungan terhadap pembentukan dana cadangan pesangon. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.
KSPI juga mengusulkan agar besaran iuran ditentukan berdasarkan kajian aktuaria dengan mempertimbangkan masa kerja dan tingkat upah pekerja.
Dengan demikian, pengusaha dapat mempersiapkan kewajiban pembayaran pesangon secara bertahap, sementara hak pekerja tetap mendapatkan perlindungan ketika hubungan kerja berakhir.


Komentar Via Facebook :