https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   UMP Riau 2027 Resmi Ditetapkan, Naik 6,63 Persen Menjadi Rp4,03 Juta •   Misa Hari Pahlawan 2026, Umat Katolik Kemhan-TNI-Polri Perkuat Integritas dan Pengabdian •   Indonesia Resmi Jadi Anggota International Agency for Research on Cancer, Riset Kanker Dibawah WHO •   Polda Riau Bongkar 9,7 Ton Pupuk Palsu, Mentan Amran: Mafia Pertanian Harus Diberantas!
Home › Ekonomi › Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha
Ekonomi
Pulau Jawa & Madura

Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

Jumat, 20 November 2026 | 20:21 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

Keterangan Foto: Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang. Dok Kadin Indonesia/TD-YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar pengelolaan dana cadangan pesangon pekerja memanfaatkan lembaga yang sudah beroperasi, salah satunya BPJS Ketenagakerjaan. Usulan tersebut disampaikan untuk menghindari pembentukan lembaga baru sekaligus mencegah tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berjalan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan keberadaan institusi yang selama ini telah memiliki pengalaman mengelola berbagai program jaminan sosial.

    Baca juga:
  • 90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

  • Wamenko Sebut Pola Belanja Masyarakat Bergeser ke Jasa, Ingatkan Masyarakat Penilaian Daya Beli Tak Sembarang

  • Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

Menurutnya, pemanfaatan lembaga yang sudah tersedia dapat menjadi alternatif dalam menjalankan kebijakan dana cadangan pesangon.

"Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa enggak disatukan saja?" kata Sarman seusai pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Jumat (20/11/2026), sebagaimana dikutip dari Antara.

Sarman menegaskan, hal terpenting dalam penerapan kebijakan tersebut adalah memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewajiban antara dana cadangan pesangon dengan program jaminan sosial yang selama ini telah dibayarkan perusahaan.

"Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih," ujarnya.

Ia menjelaskan, perusahaan selama ini sudah menjalankan kewajiban membayar iuran sejumlah program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Karena itu, Kadin meminta pemerintah memperjelas mekanisme pelaksanaan kebijakan baru tersebut agar tidak menimbulkan beban kewajiban berlapis bagi dunia usaha.

Hingga saat ini, menurut Sarman, kalangan pengusaha masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai mekanisme penyetoran dana, besaran kewajiban perusahaan, hingga lembaga yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola.

"Ya, kami kan memang menunggu sosialisasi. Kami juga sedang menunggu juga adanya apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri," katanya.

Kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 253 yang mengatur dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam ketentuan tersebut, pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga pemerintah. Sementara itu, pengusaha pada kategori usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana tersebut.

Dana cadangan pesangon memiliki fungsi berbeda dengan program JKP. Jika JKP memberikan manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan setelah terkena PHK, dana cadangan pesangon dipersiapkan untuk menjamin ketersediaan pembayaran hak pesangon pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana tersebut. Aturan teknis mengenai mekanisme pengelolaan dan kewajiban perusahaan masih dalam tahap persiapan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Selasa (17/11/2026) menyampaikan bahwa penyusunan aturan pelaksanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian pemenuhan hak pekerja dan kemampuan perusahaan.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungan terhadap pembentukan dana cadangan pesangon. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.

KSPI juga mengusulkan agar besaran iuran ditentukan berdasarkan kajian aktuaria dengan mempertimbangkan masa kerja dan tingkat upah pekerja.

Dengan demikian, pengusaha dapat mempersiapkan kewajiban pembayaran pesangon secara bertahap, sementara hak pekerja tetap mendapatkan perlindungan ketika hubungan kerja berakhir.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Kadin Indonesia Dana Cadangan Pesangon BPJS Ketenagakerjaan Hak Pekerja Pesangon PHK Kementerian Ketenagakerjaan
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Nasional

    Menteri Ara Buka Peluang Investasi Global, Percepat Program 3 Juta Rumah

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 08:23 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #6

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #7

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #8

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #9

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • 90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 07:16 WIB
  • Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Jumat, 20 Nov 2026 | 21:16 WIB
  • Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Jumat, 20 Nov 2026 | 20:21 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com