Home › Hukum › Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan
Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan
Keterangan Foto: Sejumlah pejabat pemerintah, TNI, dan Polri berfoto bersama di depan pabrik kelapa sawit PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), saat pelaksanaan penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH, Jumat (20/11/2026). Istimewah
PEKANBARU, Tabloid Diksi – Pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang mencakup areal seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan tersebut sekaligus membawa konsekuensi penghentian seluruh aktivitas perusahaan di dalam kawasan perizinan yang dicabut, termasuk kegiatan operasional industri pengolahan pulp dan kertas.
Pencabutan izin perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menertibkan pemanfaatan kawasan hutan sekaligus mengembalikan penguasaannya kepada negara.
- Baca juga:
Langkah penertiban itu dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026), bersamaan dengan pengambilalihan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), dengan luas sekitar 42 hektare.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dan membenahi tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
“Ini merupakan bentuk kehadiran negara dan konsistensi pemerintah dalam menjaga kedaulatan, melindungi kawasan hutan, serta memperbaiki tata kelola hutan sesuai dengan fungsinya,” kata Barita.
Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Sejumlah Temuan Jadi Dasar Pencabutan
Keputusan pemerintah tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan Satgas PKH terhadap sejumlah persoalan dalam pengelolaan areal perizinan perusahaan.
Temuan yang menjadi perhatian antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya yang mencapai 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH turut menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis penting, terutama dalam menjaga keberlangsungan habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera.

Penyusutan kawasan hutan dan kerusakan habitat menjadi persoalan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta mempersempit ruang hidup satwa yang dilindungi tersebut.
Dengan dicabutnya izin PBPH, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan. Penguasaan kawasan selanjutnya dikembalikan kepada negara melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Namun, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan terhadap persoalan lingkungan maupun tanggung jawab hukum yang masih harus diselesaikan.
“Perusahaan tetap memiliki kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan,” tegas Barita.
Satgas PKH juga akan melakukan penelusuran terhadap struktur dan lapisan korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan penguasaan kawasan hutan secara ilegal. Penelusuran tersebut mencakup pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas perusahaan maupun subjek hukum lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
PT GSL di Kuansing Ikut Diambil Alih
Selain PT RAPP, penertiban kawasan hutan di Riau juga menyasar PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan Satgas PKH, pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi menerima, membeli, dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Aktivitas tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan semakin meluasnya pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare sekaligus menolak permohonan pelepasan kawasan tersebut.
Pemerintah kemudian mengambil alih penguasaan areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit milik PT GSL.
Langkah ini juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap rantai pasok industri kelapa sawit, khususnya untuk memastikan kegiatan pengolahan hasil perkebunan tidak berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
TNI dan Sejumlah Lembaga Terlibat
Pelaksanaan penertiban kawasan hutan di Riau melibatkan berbagai unsur kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai dalam kegiatan tersebut diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos.
Kegiatan itu turut dihadiri Plt Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.
Di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), serta jajaran Bareskrim Polri.
Turut hadir pula Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Deputi Investigasi BPKP, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, dan Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.
Keterlibatan lintas instansi tersebut memperlihatkan bahwa penertiban kawasan hutan tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut pengawasan aset negara, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan.
Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono menyampaikan bahwa TNI AD mendukung langkah pemerintah dalam penertiban kawasan hutan melalui koordinasi dan sinergi antarlembaga.
“Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta negara,” ujarnya.
Pemulihan Ekosistem Jadi Perhatian
Penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL diharapkan tidak hanya berdampak pada pengembalian penguasaan kawasan hutan kepada negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan lingkungan di Provinsi Riau.
Kebakaran gambut yang berulang, pembukaan kawasan hutan, serta kerusakan kawasan lindung merupakan persoalan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap keseimbangan lingkungan.
Kerusakan ekosistem gambut, misalnya, dapat mengganggu sistem tata air, meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, serta mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyimpan karbon.
Sementara itu, alih fungsi kawasan hutan secara tidak terkendali berpotensi mempersempit habitat satwa liar dan mengganggu keberlangsungan ekosistem, termasuk di kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
Karena itu, pengembalian penguasaan kawasan kepada negara perlu diikuti langkah pengawasan, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan secara terukur.
Pemerintah melalui Satgas PKH menegaskan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Hal ini adalah langkah pembenahan tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum, tetap memperhatikan fungsi ekologis, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.






Komentar Via Facebook :