Home › Hukum › Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut
Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut
Keterangan Foto: Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut. Dok. TD/Azhar
Pekanbaru, Tabloid Diksi - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap sederet pelanggaran di areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang berujung pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Negara kini mengambil alih kembali kawasan tersebut dan menyiapkan audit menyeluruh terhadap kewajiban perusahaan maupun pihak-pihak yang mengendalikannya.
- Baca juga:
Pencabutan izin anak usaha grup Royal Golden Eagle (RGE) itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 bertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, saat penertiban kawasan hutan di areal PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).
Rangkaian pelanggaran yang ditemukan Satgas PKH di areal RAPP meliputi kebakaran lahan gambut berulang, kebun kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung dan ekosistemnya seluas 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH mencatat persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang mengancam kelestarian habitat satwa liar, terutama Gajah Sumatra.
Barita menyatakan seluruh aktivitas di dalam areal eks-PBPH kini resmi dihentikan dan status kawasannya dikembalikan ke negara. Namun, sanksi pencabutan izin tidak membebaskan RAPP dari tanggung jawab pemulihan lingkungan, kewajiban terhadap SDM, serta pertanggungjawaban hukum.
Lebih jauh, Satgas PKH akan menelusuri lapisan struktur korporasi yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Penelusuran ini diarahkan untuk mengidentifikasi pihak yang mengendalikan kegiatan subjek hukum di lapangan serta akses yang digunakan.
"Apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum, akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Di dalam satgas juga terdapat unsur aparat penegak hukum yang bersinergi menjalankan fungsi penegakan hukum," tegas Barita.
Soal ribuan karyawan, dampak ekonomi daerah, serta kemungkinan penghentian ekspor pulp dan kertas yang berkaitan dengan rantai hulu hingga hilir, Satgas PKH memasukkannya ke tahap penertiban dan penyelesaian lanjutan.
Pengawasan keputusan ini melibatkan sinergi 12 kementerian dan lembaga agar berjalan konsisten demi mengembalikan fungsi kawasan hutan bagi kemakmuran rakyat.

Komentar Via Facebook :