https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut •   Dit Binmas Polda Riau Dorong Sinergi Lintas Sektor: Akses Kerja hingga Tertib Dokumen Satpam •   177 CPNS Meranti Lulus Latsar 2026, Sekda Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik •   Pemkab Inhu Ikuti Validasi IPKD 2025, Perkuat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Home › Hukum › Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut
Hukum
Pekanbaru

Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

Jumat, 20 November 2026 | 12:55 WIB,  
Penulis : Azhar
Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

Keterangan Foto: Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut. Dok. TD/Azhar

Pekanbaru, Tabloid Diksi - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap sederet pelanggaran di areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang berujung pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Negara kini mengambil alih kembali kawasan tersebut dan menyiapkan audit menyeluruh terhadap kewajiban perusahaan maupun pihak-pihak yang mengendalikannya.

    Baca juga:
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

  • Perputaran Uang Capai Rp 1,8 M, Berkas Kasus TPPU Gading Gajah di Riau Lengkap!

  • 1.271 Cartridge Etomidate Gagal Edar di Bengkalis, Kurir Kabur ke Laut Tertangkap

Pencabutan izin anak usaha grup Royal Golden Eagle (RGE) itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 bertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, saat penertiban kawasan hutan di areal PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).

Rangkaian pelanggaran yang ditemukan Satgas PKH di areal RAPP meliputi kebakaran lahan gambut berulang, kebun kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung dan ekosistemnya seluas 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH mencatat persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang mengancam kelestarian habitat satwa liar, terutama Gajah Sumatra.

Barita menyatakan seluruh aktivitas di dalam areal eks-PBPH kini resmi dihentikan dan status kawasannya dikembalikan ke negara. Namun, sanksi pencabutan izin tidak membebaskan RAPP dari tanggung jawab pemulihan lingkungan, kewajiban terhadap SDM, serta pertanggungjawaban hukum.

Lebih jauh, Satgas PKH akan menelusuri lapisan struktur korporasi yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Penelusuran ini diarahkan untuk mengidentifikasi pihak yang mengendalikan kegiatan subjek hukum di lapangan serta akses yang digunakan.

"Apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum, akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Di dalam satgas juga terdapat unsur aparat penegak hukum yang bersinergi menjalankan fungsi penegakan hukum," tegas Barita.

Soal ribuan karyawan, dampak ekonomi daerah, serta kemungkinan penghentian ekspor pulp dan kertas yang berkaitan dengan rantai hulu hingga hilir, Satgas PKH memasukkannya ke tahap penertiban dan penyelesaian lanjutan.

Pengawasan keputusan ini melibatkan sinergi 12 kementerian dan lembaga agar berjalan konsisten demi mengembalikan fungsi kawasan hutan bagi kemakmuran rakyat.

Editor : Josua Januari Nababan

TOPIK TERKAIT

# RAPP
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
  • Perputaran Uang Capai Rp 1,8 M, Berkas Kasus TPPU Gading Gajah di Riau Lengkap!

    Perputaran Uang Capai Rp 1,8 M, Berkas Kasus TPPU Gading Gajah di Riau Lengkap!

    Kamis, 19 Nov 2026 | 13:32 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com