Home › Politik › DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan
DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan
Keterangan Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Komisi III DPR RI mendorong pembentukan dua badan khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kedua badan tersebut terdiri atas badan pengelola dan badan pengawas aset.
Pembentukan dua lembaga khusus ini dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
- Baca juga:
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa badan pengelola aset harus dibentuk secara terpisah dari lembaga penegak hukum. Pemisahan tersebut bertujuan agar aparat yang melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kewenangan dalam mengelola aset yang berhasil dirampas.
“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia mengatakan, konsep pemisahan fungsi tersebut juga menjadi salah satu materi yang dipelajari Panitia Kerja (Panja) melalui perbandingan dengan praktik di sejumlah negara, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Menurutnya, keberadaan badan pengelola yang berdiri sendiri akan memastikan fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset berjalan secara terpisah dengan kewenangan masing-masing.
Selain badan pengelola, Komisi III DPR RI juga menilai perlu adanya badan pengawas yang independen. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen kontrol agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Habiburokhman mengingatkan, jangan sampai aturan perampasan aset justru dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk menekan masyarakat atau kelompok di luar kekuasaan. Begitu pula, kewenangan tersebut tidak boleh menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tegasnya.
Dalam konferensi pers tersebut, wartawan turut mempertanyakan independensi badan pengawas apabila mekanisme pengangkatannya melibatkan Presiden dan DPR. Hal itu menyangkut kemungkinan munculnya kompromi politik yang dapat memengaruhi independensi lembaga tersebut.
Menanggapi pertanyaan itu, Habiburokhman menyebut keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam mekanisme pembentukan lembaga negara bukanlah hal baru. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga melibatkan kedua institusi tersebut dalam mekanisme kelembagaannya.
“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu (ada mekanisme pelibatan) antara eksekutif dan legislatif, itu kita saling mengontrol,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterlibatan eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari mekanisme saling mengawasi dan mengontrol dalam sistem kelembagaan negara.
Melalui pembentukan badan pengelola dan badan pengawas, DPR berharap tata kelola perampasan aset dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari konflik kepentingan.
Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana melalui perampasan aset tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga tetap menjunjung prinsip keadilan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. ***






Komentar Via Facebook :