https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Bupati Afni Prioritaskan Normalisasi Sungai Mandau dan Pembangunan Jalan •   DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan •   Polres Kampar Kebut Persiapan Job Fair, 489 Posisi Kerja Disiapkan untuk Warga Lokal •   Perkuat Sinergi di Bantayan Hilir, Polsek Batu Hampar Gelar Jumat Keliling 'Polisi Bersama Masyarakat'
Home › Politik › DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan
Politik
Pulau Jawa & Madura

DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan

Jumat, 20 November 2026 | 14:16 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan

Keterangan Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan. Dok : Humas DPR RI. TD.YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – Komisi III DPR RI mendorong pembentukan dua badan khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kedua badan tersebut terdiri atas badan pengelola dan badan pengawas aset.

Pembentukan dua lembaga khusus ini dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

    Baca juga:
  • DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian

  • Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset

  • DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa badan pengelola aset harus dibentuk secara terpisah dari lembaga penegak hukum. Pemisahan tersebut bertujuan agar aparat yang melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kewenangan dalam mengelola aset yang berhasil dirampas.

“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia mengatakan, konsep pemisahan fungsi tersebut juga menjadi salah satu materi yang dipelajari Panitia Kerja (Panja) melalui perbandingan dengan praktik di sejumlah negara, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Menurutnya, keberadaan badan pengelola yang berdiri sendiri akan memastikan fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset berjalan secara terpisah dengan kewenangan masing-masing.

Selain badan pengelola, Komisi III DPR RI juga menilai perlu adanya badan pengawas yang independen. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen kontrol agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Habiburokhman mengingatkan, jangan sampai aturan perampasan aset justru dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk menekan masyarakat atau kelompok di luar kekuasaan. Begitu pula, kewenangan tersebut tidak boleh menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tegasnya.

Dalam konferensi pers tersebut, wartawan turut mempertanyakan independensi badan pengawas apabila mekanisme pengangkatannya melibatkan Presiden dan DPR. Hal itu menyangkut kemungkinan munculnya kompromi politik yang dapat memengaruhi independensi lembaga tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Habiburokhman menyebut keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam mekanisme pembentukan lembaga negara bukanlah hal baru. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga melibatkan kedua institusi tersebut dalam mekanisme kelembagaannya.

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu (ada mekanisme pelibatan) antara eksekutif dan legislatif, itu kita saling mengontrol,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keterlibatan eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari mekanisme saling mengawasi dan mengontrol dalam sistem kelembagaan negara.

Melalui pembentukan badan pengelola dan badan pengawas, DPR berharap tata kelola perampasan aset dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari konflik kepentingan.

Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana melalui perampasan aset tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga tetap menjunjung prinsip keadilan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Komisi IIIDPR RIBadan KhususPerampasan Aset
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:55 WIB
  • Politik

    Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:51 WIB
  • Politik

    DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:41 WIB
  • Politik

    Perampasan Aset Korupsi, DPR Tekankan Pengawasan Independen Cegah Penyalahgunaan

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:47 WIB
  • Nasional

    Dua Badan Baru Pengelola dan Pengawas untuk Kawal UU Perampasan Aset

    Kamis, 19 Nov 2026 | 17:06 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
  • Perputaran Uang Capai Rp 1,8 M, Berkas Kasus TPPU Gading Gajah di Riau Lengkap!

    Perputaran Uang Capai Rp 1,8 M, Berkas Kasus TPPU Gading Gajah di Riau Lengkap!

    Kamis, 19 Nov 2026 | 13:32 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com