https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian •   Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset •   DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset •   Jaga Kamtibmas Malam Hari, Tim URC Raga Polres Kampar Turun Langsung Cek Titik Rawan
Home › Politik › Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset
Politik
Pulau Jawa & Madura

Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset

Jumat, 20 November 2026 | 09:51 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU Perampasan Aset di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – Keberhasilan penerapan Undang-Undang Perampasan Aset tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi yang kuat. Integritas aparat penegak hukum, sistem pengawasan yang independen, serta kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar aturan tersebut berjalan efektif.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, setelah Rapat Paripurna DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

    Baca juga:
  • DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian

  • DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset

  • Perampasan Aset Korupsi, DPR Tekankan Pengawasan Independen Cegah Penyalahgunaan

Menurut Wayan, keberadaan payung hukum yang memadai harus diikuti kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan aturan tersebut. Sebab, regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung aparat yang memiliki kejujuran dan integritas.

Ia menyebut terdapat tiga unsur utama yang menentukan keberhasilan sebuah undang-undang, yakni kualitas regulasi, aparat pelaksana yang profesional dan jujur, serta budaya hukum di tengah masyarakat.

"Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat," ujar Wayan.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan bahwa pembenahan sistem rekrutmen aparat perlu menjadi perhatian. Proses penerimaan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian diikuti mekanisme pengawasan yang konsisten.

Selain integritas aparat, Wayan menyoroti pentingnya pembentukan badan pengawas independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan aturan perampasan aset.

Ia menjelaskan, badan pengawas yang dirancang dalam regulasi tersebut diharapkan berada di luar struktur internal lembaga pelaksana. Dengan demikian, pengawasan dapat berlangsung secara objektif dan tidak terpengaruh kepentingan pihak yang diawasi.

Wayan membandingkan konsep tersebut dengan Dewan Pengawas KPK yang menurutnya masih memiliki unsur internal. Karena itu, ia berharap badan pengawas perampasan aset benar-benar dibangun secara independen, memiliki kewenangan memadai, serta diisi melalui proses seleksi yang kredibel.

Di samping mekanisme pengawasan, Wayan juga menyampaikan pandangannya mengenai perlunya ancaman hukuman mati sebagai salah satu instrumen untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

"Maka di dalam undang-undang perampasan aset, sudah disiapkan badan pengawas yang independen, tidak (berbentuk) Dewan Pengawas. Kalau di KPK kan (sifatnya) dewan, dan itu masih ada unsur-unsur orang dalam, kalau badan (pengawas perampasan aset) ini kan harus berada di luarnya. Harapan lain kita letakkan pada adanya ancaman hukuman mati. Itu kita mengharapkan pada para pelaku bisa ada unsur-unsur efek jera ya," ungkapnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat instrumen hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Namun, efektivitas penerapannya tetap membutuhkan aparat yang berintegritas, pengawasan yang kuat, serta pelaksanaan hukum yang tidak menyimpang dari prinsip keadilan.

Sebagaimana dikutip dari rilis resmi DPR RI, penguatan regulasi harus berjalan beriringan dengan pembenahan kualitas aparatur dan sistem pengawasan agar tujuan pemberantasan kejahatan dapat tercapai.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

UU Perampasan Aset DPR RI I Wayan Sudirta Komisi III DPR Pemberantasan Korupsi Pengawasan Independen Penegakan Hukum Tabloid Diksi
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:41 WIB
  • Politik

    Perampasan Aset Korupsi, DPR Tekankan Pengawasan Independen Cegah Penyalahgunaan

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:47 WIB
  • Nasional

    Dua Badan Baru Pengelola dan Pengawas untuk Kawal UU Perampasan Aset

    Kamis, 19 Nov 2026 | 17:06 WIB
  • Politik

    UU Perampasan Aset Disahkan, DPR Rampungkan Pembahasan Lebih Cepat dari Target

    Kamis, 19 Nov 2026 | 16:35 WIB
  • Politik

    Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Tak Boleh Jadi Senjata Politik atau Sarana Pemerasan

    Kamis, 19 Nov 2026 | 16:30 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
  • Perputaran Uang Capai Rp 1,8 M, Berkas Kasus TPPU Gading Gajah di Riau Lengkap!

    Perputaran Uang Capai Rp 1,8 M, Berkas Kasus TPPU Gading Gajah di Riau Lengkap!

    Kamis, 19 Nov 2026 | 13:32 WIB
  • 1.271 Cartridge Etomidate Gagal Edar di Bengkalis, Kurir Kabur ke Laut Tertangkap

    1.271 Cartridge Etomidate Gagal Edar di Bengkalis, Kurir Kabur ke Laut Tertangkap

    Kamis, 19 Nov 2026 | 07:28 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com