Home › Politik › Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset
Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU Perampasan Aset di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Keberhasilan penerapan Undang-Undang Perampasan Aset tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi yang kuat. Integritas aparat penegak hukum, sistem pengawasan yang independen, serta kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar aturan tersebut berjalan efektif.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, setelah Rapat Paripurna DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
- Baca juga:
Menurut Wayan, keberadaan payung hukum yang memadai harus diikuti kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan aturan tersebut. Sebab, regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung aparat yang memiliki kejujuran dan integritas.
Ia menyebut terdapat tiga unsur utama yang menentukan keberhasilan sebuah undang-undang, yakni kualitas regulasi, aparat pelaksana yang profesional dan jujur, serta budaya hukum di tengah masyarakat.
"Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat," ujar Wayan.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan bahwa pembenahan sistem rekrutmen aparat perlu menjadi perhatian. Proses penerimaan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian diikuti mekanisme pengawasan yang konsisten.
Selain integritas aparat, Wayan menyoroti pentingnya pembentukan badan pengawas independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan aturan perampasan aset.
Ia menjelaskan, badan pengawas yang dirancang dalam regulasi tersebut diharapkan berada di luar struktur internal lembaga pelaksana. Dengan demikian, pengawasan dapat berlangsung secara objektif dan tidak terpengaruh kepentingan pihak yang diawasi.
Wayan membandingkan konsep tersebut dengan Dewan Pengawas KPK yang menurutnya masih memiliki unsur internal. Karena itu, ia berharap badan pengawas perampasan aset benar-benar dibangun secara independen, memiliki kewenangan memadai, serta diisi melalui proses seleksi yang kredibel.
Di samping mekanisme pengawasan, Wayan juga menyampaikan pandangannya mengenai perlunya ancaman hukuman mati sebagai salah satu instrumen untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.
"Maka di dalam undang-undang perampasan aset, sudah disiapkan badan pengawas yang independen, tidak (berbentuk) Dewan Pengawas. Kalau di KPK kan (sifatnya) dewan, dan itu masih ada unsur-unsur orang dalam, kalau badan (pengawas perampasan aset) ini kan harus berada di luarnya. Harapan lain kita letakkan pada adanya ancaman hukuman mati. Itu kita mengharapkan pada para pelaku bisa ada unsur-unsur efek jera ya," ungkapnya.
Pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat instrumen hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Namun, efektivitas penerapannya tetap membutuhkan aparat yang berintegritas, pengawasan yang kuat, serta pelaksanaan hukum yang tidak menyimpang dari prinsip keadilan.
Sebagaimana dikutip dari rilis resmi DPR RI, penguatan regulasi harus berjalan beriringan dengan pembenahan kualitas aparatur dan sistem pengawasan agar tujuan pemberantasan kejahatan dapat tercapai.






Komentar Via Facebook :