Home › Ekonomi › Pengadaan Barang dan Jasa K/L Dikonsolidasikan, Pemerintah Targetkan Hemat Rp400 Triliun
Pengadaan Barang dan Jasa K/L Dikonsolidasikan, Pemerintah Targetkan Hemat Rp400 Triliun
Keterangan Foto: Deputi LKPP Setya Budi Arijanta memaparkan strategi konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Jakarta, Rabu (19/11/26). Dok LKPP/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Pemerintah memperkuat strategi konsolidasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk menekan belanja negara sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden yang menargetkan penghematan hingga Rp400 triliun.
Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 yang digelar Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
- Baca juga:
Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman mengatakan, konsolidasi pengadaan menjadi salah satu cara pemerintah mendapatkan harga yang lebih kompetitif dengan menggabungkan kebutuhan barang dan jasa sejenis dari berbagai kementerian dan lembaga.
Pengadaan dalam jumlah besar dinilai dapat memperkuat posisi tawar pemerintah terhadap penyedia, sehingga harga barang maupun jasa yang diperoleh lebih efisien.
“Kalau kita konsolidasikan, itu kita yakinkan akan bisa mendapatkan penghematan yang cukup signifikan,” ujar Luky.
Sejumlah komoditas yang berpotensi masuk dalam skema konsolidasi antara lain laptop, jaringan internet, dan kendaraan. Pemerintah menargetkan strategi tersebut dapat berkontribusi terhadap penghematan anggaran hingga Rp400 triliun.
Selain konsolidasi pengadaan, pemerintah juga tengah menyiapkan penguatan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui transformasi menjadi Badan Pengadaan Pemerintah (BPP). Persiapan regulasi dilakukan bersama Kementerian PAN-RB dan sejumlah unit terkait.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, memaparkan sejumlah pendekatan untuk mengefisienkan belanja pengadaan pemerintah. Strategi itu mencakup konsolidasi kebutuhan, standardisasi spesifikasi barang, optimalisasi konstruksi, pemilihan strategi kontrak, pengembangan master product, efisiensi distribusi, penyederhanaan proses, hingga pengendalian belanja strategis.
Setya menilai penggabungan kebutuhan pengadaan barang sejenis dapat memberikan keuntungan dari sisi harga karena pemerintah memiliki daya tawar yang lebih kuat.
“Kalau kita beli bersama, posisi tawar kita pasti lebih tinggi. Harganya pasti lebih murah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya standardisasi spesifikasi barang dan jasa agar pengadaan didasarkan pada kebutuhan riil, bukan keinginan berlebihan. Dengan demikian, anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran.
Kementerian dan lembaga juga didorong menerapkan kontrak berbasis kinerja (performance-based contract), pengadaan berbasis layanan, serta kontrak payung yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masing-masing instansi.
Untuk mempercepat persiapan konsolidasi pengadaan 2027, LKPP meminta seluruh K/L menyampaikan rencana kebutuhan pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling lambat awal Desember. Data tersebut akan menjadi dasar identifikasi barang dan jasa yang dapat digabungkan dalam proses pengadaan.
LKPP juga mendorong kementerian dan lembaga melakukan konsolidasi kebutuhan secara mandiri di lingkungan masing-masing agar peluang efisiensi dapat dimaksimalkan sejak tahap perencanaan.
Penguatan strategi konsolidasi ini diharapkan mampu membuat pengadaan pemerintah lebih terukur, efektif, dan efisien, sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung prioritas pembangunan.






Komentar Via Facebook :