Home › Ekonomi › OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto
OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto
Keterangan Foto: OJK bersama UNODC dan perwakilan regulator serta aparat penegak hukum sejumlah negara mengikuti 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting di Yogyakarta, Rabu (18/11/2026). Dok OJK/TD-YS
YOGYAKARTA, Tabloid Diksi - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkuat kerja sama regional untuk menghadapi kejahatan dan penyalahgunaan aset keuangan digital serta aset kripto yang semakin berkembang lintas negara.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang berlangsung di Yogyakarta pada 18–20 November 2026, dengan dukungan Pemerintah Jepang. Forum ini melibatkan regulator, aparat penegak hukum, organisasi internasional, akademisi, serta pelaku industri jasa keuangan dari sejumlah negara.
- Baca juga:
Kegiatan dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha.
Dalam sambutannya, Adi menilai perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan kripto, telah membuka peluang baru bagi sektor keuangan. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga memunculkan risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai yurisdiksi.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Ia juga menyoroti tantangan pengawasan akibat pesatnya perkembangan industri aset digital, transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan di setiap negara.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan informasi identitas pengirim dan penerima transaksi aset digital lintas negara belum sepenuhnya tersedia, sehingga berpotensi menyulitkan proses pelacakan transaksi mencurigakan.
Adi menekankan perlunya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum. Upaya tersebut dinilai perlu didukung pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi digital.
Bahas Pencucian Uang hingga Penipuan Berbasis AI
Pertemuan yang diikuti perwakilan Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura tersebut juga melibatkan sejumlah lembaga dari Jepang dan Amerika Serikat.
Delegasi yang hadir di antaranya berasal dari Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People's Democratic Republic.
Selain regulator, forum turut melibatkan aparat penegak hukum, INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi blockchain.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari kejahatan siber, penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis kecerdasan buatan atau AI-enabled fraud, pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, penerapan FATF Travel Rule, hingga tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.
Para delegasi juga bertukar informasi mengenai perkembangan regulasi di masing-masing negara, kerja sama dengan sektor swasta, kasus penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi praktis untuk memperkuat koordinasi regional.
Melalui pertemuan tersebut, OJK dan UNODC mendorong peningkatan koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi kejahatan keuangan digital.
Kerja sama ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen OJK dalam mendukung perkembangan industri aset keuangan digital dan kripto yang inovatif, berintegritas, serta tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.






Komentar Via Facebook :