https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Indonesia Dorong Tridarma Jadi Tolok Ukur Pemeringkatan Kampus BRICS •   Buka Lomba Jurnalistik Berhadiah, KPK Dorong Pers Ungkap Dampak Korupsi •   Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar •   Ferdinand Eskol Tiar Sirait: Pejabat Fungsional Bawaslu Harus Aktif Kembangkan Karier
Home › Politik › Revisi UU Adminduk Dikebut, DPR Ingin NIK Terintegrasi di Semua Layanan
Politik
Pulau Jawa & Madura

Revisi UU Adminduk Dikebut, DPR Ingin NIK Terintegrasi di Semua Layanan

Senin, 16 November 2026 | 17:18 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Revisi UU Adminduk Dikebut, DPR Ingin NIK Terintegrasi di Semua Layanan

Keterangan Foto: Ketua Panja RUU Adminduk Aria Bima usai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dok : Humas DPR RI. TD.YS

JAKARTA, Tabloid Diksi - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), Aria Bima, menargetkan pembahasan revisi regulasi tersebut dapat diselesaikan sebelum pembahasan Undang-Undang Pemilu rampung.

Salah satu fokus utama revisi UU Adminduk adalah mewujudkan interoperabilitas atau keterhubungan data melalui penerapan single identity number (nomor identitas tunggal). Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan data kependudukan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik.

    Baca juga:
  • Ada 2.000 Titik Api di Papua, Edoardus Desak Pemerintah Tak Abaikan Karhutla

  • BK DPR Libatkan Akademisi Usakti Petakan Batas Konstitusional Open Legal Policy

  • Komisi VI DPR Kawal Pelunasan Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun

“Intinya interoperability tadi ya, satu single identity. Kami secepatnya akan selesaikan sebelum undang-undang pemilu ini selesai,” ujar Aria Bima kepada Parlementaria bersama awak media usai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, Panja akan segera menyusun agenda dan jadwal pembahasan agar proses pembahasan RUU Adminduk dapat dimulai dalam waktu dekat.

Menurutnya, penerapan nomor identitas tunggal sangat penting untuk mengintegrasikan berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari penyelenggaraan pemilu, layanan BPJS, pendidikan, hingga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Kita harapkan single identity number untuk semua hal. Ini yang penting, termasuk untuk pemilu, termasuk untuk BPJS, termasuk untuk sekolah, untuk hal yang terkait dengan alokasi penduduk miskin yang berhak menerima berbagai hal yang menyangkut bantuan sosial,” jelas Aria Bima.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa revisi UU Adminduk merupakan inisiatif DPR RI untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengibaratkan Satu Data Indonesia sebagai sebuah rumah yang membutuhkan satu pintu masuk. Selama ini, berbagai basis data dinilai belum sepenuhnya terkoneksi sehingga diperlukan kebijakan satu pintu dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal.

Melalui sistem tersebut, NIK diharapkan menjadi identitas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun institusi swasta.

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti face recognition atau pengenalan wajah dinilai dapat mendukung proses verifikasi identitas masyarakat secara lebih praktis, cepat, dan terintegrasi.

Rifqinizamy menegaskan, pembahasan RUU Adminduk akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Langkah tersebut bertujuan memastikan terpenuhinya prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif DPR RI dalam penyusunan RUU Adminduk. Menurutnya, revisi regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan sekaligus memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem yang selama ini berjalan.

Tito menilai penguatan administrasi kependudukan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) serta implementasi Satu Data Indonesia.

“Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat dengan Bapak Ketua Panja, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” pungkas Mendagri. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Komisi IIDPR RIPanjaAdmindukRUU Pemilu
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    BK DPR Libatkan Akademisi Usakti Petakan Batas Konstitusional Open Legal Policy

    Senin, 16 Nov 2026 | 16:13 WIB
  • Politik

    Komisi VI DPR Kawal Pelunasan Piutang Subsidi Pupuk Rp14,5 Triliun

    Minggu, 15 Nov 2026 | 10:08 WIB
  • Politik

    Komisi III DPR Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Alat Sadap

    Senin, 16 Nov 2026 | 14:03 WIB
  • Peristiwa

    Debit Air Waduk Koto Panjang Tembus 551,86 m³ per Detik, Warga Sungai Kampar Diminta Siaga

    Senin, 16 Nov 2026 | 15:56 WIB
  • Politik

    Jelang Nataru, Komisi VI DPR Pastikan Kesiapan Ruas Tol di Yogyakarta

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 18:03 WIB

Terpopuler

  • #1

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #2

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #3

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB
  • #4

    Polri Mutasi 264 Perwira, Gatot Sujono Isi Jabatan Kapusjarah

    Selasa, 03 Nov 2026 - 18:21 WIB
  • #5

    Kabur ke Kuantan Singingi, Pembakar Motor Warga di Kampar Kiri Diringkus Polisi

    Selasa, 10 Nov 2026 - 08:05 WIB
  • #6

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #7

    GRANAT Apresiasi Konsistensi Polresta Pekanbaru dalam Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika

    Senin, 02 Nov 2026 - 21:13 WIB
  • #8

    Prabowo Paparkan Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi di KTT ASEAN

    Minggu, 15 Nov 2026 - 17:39 WIB
  • #9

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB

HUKRIM

  • Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

    Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

    Senin, 16 Nov 2026 | 18:26 WIB
  • Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 | 19:06 WIB
  • Laporan Warga Padang Sawah Berbuah Hasil, Polisi Bekuk Jaringan Pengedar Narkoba

    Laporan Warga Padang Sawah Berbuah Hasil, Polisi Bekuk Jaringan Pengedar Narkoba

    Minggu, 15 Nov 2026 | 11:17 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Tekan Inflasi, SF Hariyanto Wajibkan Pejabat Pemprov Riau Tanam Cabai, Tak Ada Bukti Kenaikan Pangkat Ditunda

    Tekan Inflasi, SF Hariyanto Wajibkan Pejabat Pemprov Riau Tanam Cabai, Tak Ada Bukti Kenaikan Pangkat Ditunda

    Senin, 16 Nov 2026 | 17:14 WIB
  • Plt Kadis PTPH Riau Sebut 10 Batang Cabai Bisa Hasilkan 25 Kilogram

    Plt Kadis PTPH Riau Sebut 10 Batang Cabai Bisa Hasilkan 25 Kilogram

    Senin, 16 Nov 2026 | 16:40 WIB
  • Senin Ini, Pemprov Riau Gelar Pangan Murah dan Bagikan 6.000 Bibit Cabai Gratis

    Senin Ini, Pemprov Riau Gelar Pangan Murah dan Bagikan 6.000 Bibit Cabai Gratis

    Minggu, 15 Nov 2026 | 16:38 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com