Home › Politik › BK DPR Libatkan Akademisi Usakti Petakan Batas Konstitusional Open Legal Policy
BK DPR Libatkan Akademisi Usakti Petakan Batas Konstitusional Open Legal Policy
Keterangan Foto: Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam Diskusi Terpumpun di Auditorium Prof. E. Suherman, Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Badan Keahlian (BK) DPR RI menggandeng Universitas Trisakti (Usakti) untuk memperkuat kajian mengenai batas konstitusional kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keterangan DPR dalam persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus mendukung tegaknya hukum dan keadilan.
Kepala BK DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan, pemetaan batas konstitusional open legal policy penting agar DPR dapat memberikan keterangan yang lebih berkualitas dan objektif dalam setiap perkara pengujian undang-undang di MK.
- Baca juga:
Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Terpumpun bertajuk "Analisis Batas Konstitusional Open Legal Policy dan Penggunaannya dalam Penyusunan Keterangan DPR" di Auditorium Prof. E. Suherman, Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, BK DPR RI dan Universitas Trisakti menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Selain itu, Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga ditandatangani antara Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Kerja sama ini menambah jaringan kemitraan BK DPR RI yang kini telah melibatkan sekitar 160 perguruan tinggi di Indonesia.
Bayu menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR melalui pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, serta kajian akademis.
Menurutnya, kolaborasi dengan kalangan akademisi dapat memperkuat dukungan keahlian BK DPR RI terhadap fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi keparlemenan.
Dalam bidang legislasi, keterlibatan perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk melakukan uji konsep dan uji publik terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang sedang disusun.
Bayu mengungkapkan, sepanjang 2026 BK DPR RI telah menghasilkan 70 naskah akademik dan RUU. Setiap penyusunan satu naskah akademik dan RUU melibatkan sekitar 30 hingga 35 akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, sekitar 2.100 akademisi telah terlibat dalam proses penyusunan produk legislasi tersebut.
Selain itu, BK DPR RI juga telah menyusun sekitar 500 keterangan DPR dalam perkara pengujian undang-undang di MK sepanjang tahun ini.
Untuk memperkuat pemanfaatan hasil penelitian, BK DPR RI turut mengembangkan Platform Bagi Pakai Data. Melalui platform tersebut, hasil riset perguruan tinggi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan naskah akademik dan RUU, sementara kalangan akademisi juga dapat mengakses hasil kerja BK DPR RI.
Bayu menyebut kolaborasi tersebut sejalan dengan program Diktisaintek Berdampak dan telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Surabaya.
Secara khusus, diskusi terpumpun tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas keterangan DPR dalam persidangan di MK. Bayu menegaskan bahwa DPR bukanlah pihak yang berhadapan sebagai lawan atau musuh pemohon dalam proses pengujian undang-undang.
Ia menjelaskan, dalam persidangan MK, DPR dan Presiden hadir sebagai pemberi keterangan, sementara pemohon juga memiliki hak untuk menyampaikan argumentasi. Karena itu, BK DPR RI saat ini lebih menitikberatkan penguatan substansi keterangan dibandingkan mempersoalkan kedudukan hukum atau legal standing pemohon, yang sepenuhnya menjadi kewenangan hakim MK.
Keterangan DPR, lanjut Bayu, diharapkan dapat memberikan perspektif objektif kepada hakim konstitusi, khususnya mengenai latar belakang pembentukan suatu undang-undang atau original intent.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan open legal policy. Menurut Bayu, UUD 1945 mengatur sejumlah prinsip secara umum, sedangkan pengaturan lebih terperinci terhadap berbagai persoalan diserahkan kepada pembentuk undang-undang melalui kebijakan hukum terbuka.
Ia mencontohkan pengaturan mengenai perekonomian dalam Pasal 33 UUD 1945, termasuk pembentukan Badan Bank Tanah dan Badan Reforma Agraria Nasional yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang.
Namun, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan kebijakan hukum terbuka tetap memiliki batas konstitusional. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan sejumlah parameter agar kebijakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Parameter itu antara lain harus memperhatikan hak konstitusional warga negara, prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara.
Bayu mengungkapkan, dalam sejumlah perkara, ketentuan yang dianggap pembentuk undang-undang sebagai bagian dari open legal policy justru dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK.
Oleh sebab itu, masukan dari para akademisi dinilai penting untuk mengidentifikasi batas-batas konstitusional kebijakan hukum terbuka, sehingga penyusunan undang-undang maupun keterangan DPR dalam persidangan MK memiliki landasan akademis dan konstitusional yang kuat.
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tri Sulistyowati, Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Rosita Indrayati, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah.
Bayu menilai Universitas Trisakti memiliki banyak akademisi yang mendalami putusan-putusan MK. Keahlian tersebut diharapkan membantu BK DPR RI memetakan norma undang-undang yang memenuhi kriteria sebagai kebijakan hukum terbuka yang konstitusional maupun yang bertentangan dengan konstitusi.
Dalam kegiatan tersebut, Bayu juga memperkenalkan sejumlah profesi yang terdapat di lingkungan BK DPR RI kepada mahasiswa hukum. Di antaranya perancang peraturan perundang-undangan, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif (AP3L), analis legislatif, serta analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia turut mengungkapkan bahwa BK DPR RI baru-baru ini menerima 150 lulusan sarjana melalui program Magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan dari total sekitar 2.000 pendaftar.
Menutup kegiatan, Bayu menegaskan pentingnya melibatkan mahasiswa dalam diskusi kebijakan dan pengembangan legislasi. Menurutnya, pemikiran kritis mahasiswa dapat menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kualitas keterangan DPR dalam persidangan di MK ke depan. ***






Komentar Via Facebook :