Home › Politik › Koperasi Pesantren Dinilai Bisa Jadi Mitra Strategis Koperasi Merah Putih
Koperasi Pesantren Dinilai Bisa Jadi Mitra Strategis Koperasi Merah Putih
Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian terus bergulir di DPR RI. Hingga saat ini, proses pembahasannya telah mencapai sekitar 80 persen. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, berharap regulasi tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2026.
Menurut Nasim, RUU Perkoperasian bukan sekadar menghadirkan aturan baru, tetapi menjadi momentum untuk mengembalikan koperasi pada tujuan awal pembentukannya, yakni memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Baca juga:
Karena itu, ia menilai pembahasan regulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian agar menghasilkan aturan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Pembahasan RUU Perkoperasian masih terus berjalan. Hingga saat ini sudah 80 persen. Insyaallah, semoga akhir tahun ini betul-betul selesai. Yang penting ghirah dan niat kita, undang-undang perkoperasian ini benar-benar sesuai dengan embrio kelahiran koperasi itu sendiri, untuk masyarakat dan sebagai sokoguru bangsa,” ujar Nasim dalam Seminar Nasional di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Selain mendorong penyelesaian RUU tersebut, politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti pentingnya membangun kolaborasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan koperasi pondok pesantren (Kopontren).
Menurutnya, kedua jenis koperasi tersebut memiliki potensi dan keunggulan masing-masing yang dapat saling melengkapi dalam membangun ekosistem ekonomi masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.
Nasim menilai koperasi pesantren memiliki modal sosial yang kuat karena didukung komunitas yang terdiri atas santri, pengasuh, pengurus, wali santri, hingga masyarakat sekitar. Ekosistem tersebut dapat menjadi pasar internal sekaligus penggerak berbagai kegiatan ekonomi produktif.
“Kami menilai sinergi Koperasi Merah Putih dan koperasi pesantren sangat memungkinkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing yang bisa dikembangkan sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, pelaksanaan program KDKMP yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski telah mendorong pembentukan lebih dari 80.000 unit koperasi, penguatan kelembagaan dan kapasitas usaha dinilai masih perlu mendapat perhatian serius.
Sejumlah persoalan yang perlu dibenahi antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), rendahnya literasi keuangan, serta tata kelola kelembagaan yang belum optimal.
Selain itu, koperasi juga membutuhkan penguatan akses pasar, digitalisasi, inovasi bisnis, hingga kepastian pembeli atau offtaker agar kegiatan usaha yang dijalankan mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggota.
Nasim melihat koperasi pesantren dapat mengambil peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Kopontren berpotensi menjadi agregator produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan pesantren maupun masyarakat sekitar.
Melalui kemitraan dengan Koperasi Merah Putih, produk-produk lokal tersebut dapat dihubungkan dengan jaringan distribusi dan rantai pasok yang lebih luas sehingga memiliki peluang pasar yang semakin besar.
Ia menambahkan, nilai kemandirian, gotong royong, amanah, serta pengelolaan keuangan berbasis syariah yang tumbuh di lingkungan pesantren merupakan modal penting untuk membangun koperasi yang sehat dan berkelanjutan.
Namun, potensi tersebut harus didukung pengelolaan yang profesional, pembenahan tata kelola, peningkatan literasi keuangan, pendampingan SDM, serta akses pembiayaan yang memadai.
“Menurut kami, yang perlu kita bangun adalah kolaborasi. Koperasi Merah Putih memiliki jangkauan berbasis desa dan kelurahan, sementara koperasi pesantren memiliki kekuatan komunitas dan jaringan usaha di lingkungan pesantren. Jika disinergikan, keduanya bisa saling memperkuat,” tegasnya.
Nasim berharap kolaborasi KDKMP dan Kopontren tidak berhenti pada penguatan kelembagaan semata. Lebih dari itu, sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong kegiatan usaha produktif, memperluas akses pasar produk lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia kembali menegaskan bahwa koperasi harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan sekadar lembaga formal.
Dengan kolaborasi yang tepat serta dukungan regulasi melalui RUU Perkoperasian, Nasim optimistis potensi ekonomi pesantren dan desa dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan perekonomian nasional yang lebih mandiri, kuat, dan inklusif. ***






Komentar Via Facebook :