Home › Politik › Komisi III DPR Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Alat Sadap
Komisi III DPR Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Alat Sadap
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Dok : Humas DPR RI.TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur secara tegas mekanisme pengawasan dan audit terhadap server serta perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum.
Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk memastikan seluruh perangkat penyadapan digunakan sesuai kepentingan penegakan hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
- Baca juga:
Politisi Fraksi PKS itu mengaku mencermati penjelasan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri yang menyebutkan bahwa lembaganya tidak melakukan penyidikan. Kabaintelkam, kata dia, lebih berperan memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum.
Berdasarkan penjelasan tersebut, Nasir mempertanyakan sejauh mana Kabaintelkam telah memiliki gambaran mengenai mekanisme pengawasan terhadap server dan perangkat penyadapan yang digunakan institusi penegak hukum.
“Kami ingin mendapatkan informasi, apakah sudah ada gambaran dari Kabaintelkam terkait server dan alat sadap yang dimiliki oleh instansi penegak hukum, sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga tidak disalahgunakan,” ujar Nasir.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Nasir menilai, audit terhadap server dan perangkat penyadapan merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola penggunaan teknologi penyadapan yang transparan dan akuntabel.
Melalui mekanisme tersebut, penggunaan perangkat penyadapan dapat ditelusuri dan diperiksa sehingga pemanfaatannya benar-benar ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum, bukan kepentingan lain di luar ketentuan perundang-undangan.
Ia juga menyoroti kemungkinan perangkat penyadapan dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, sementara server yang menjadi pusat pengelolaan data berada di tempat berbeda.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi dalam penyusunan RUU Penyadapan agar keberadaan dan penggunaan perangkat dapat dipantau secara jelas.
“Selama ini kan kemudian mendengar bahwa ada alat sadap yang dibawa kemari, alat sadap yang dibawa ke situ, server-nya memang di satu tempat, tapi alat sadapnya ke mana-mana kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa kira-kira ke depan dalam konteks penegakan hukum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nasir mengingatkan bahwa ketentuan mengenai penyadapan selama ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang. Di antaranya undang-undang tentang Telekomunikasi, Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Terorisme, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Karena itu, pembahasan RUU tentang Penyadapan diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif, terutama terkait tata kelola, pengawasan, dan audit terhadap infrastruktur maupun perangkat penyadapan.
Nasir menegaskan, kejelasan mekanisme pengawasan dan audit diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan praktik penyadapan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan semata-mata untuk mendukung kepentingan penegakan hukum. ***






Komentar Via Facebook :