https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M •   Narasi Kabur Aja Dulu, Kini Jadi Perhatian Pemerintah Strategi Tekan Cari Kerja ke Luar Negeri •   Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi •   Komisi X DPR Diberi Tambahan Waktu Bahas RUU Statistik
Home › Politik › Komisi III DPR Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Alat Sadap
Politik
Pulau Jawa & Madura

Komisi III DPR Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Alat Sadap

Senin, 16 November 2026 | 14:03 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Komisi III DPR Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Alat Sadap

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Dok : Humas DPR RI.TD.YS

JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur secara tegas mekanisme pengawasan dan audit terhadap server serta perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum.

Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk memastikan seluruh perangkat penyadapan digunakan sesuai kepentingan penegakan hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

    Baca juga:
  • Komisi X DPR Diberi Tambahan Waktu Bahas RUU Statistik

  • Darmadi Durianto Dorong Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi

  • Koperasi Pesantren Dinilai Bisa Jadi Mitra Strategis Koperasi Merah Putih

Politisi Fraksi PKS itu mengaku mencermati penjelasan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri yang menyebutkan bahwa lembaganya tidak melakukan penyidikan. Kabaintelkam, kata dia, lebih berperan memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Nasir mempertanyakan sejauh mana Kabaintelkam telah memiliki gambaran mengenai mekanisme pengawasan terhadap server dan perangkat penyadapan yang digunakan institusi penegak hukum.

“Kami ingin mendapatkan informasi, apakah sudah ada gambaran dari Kabaintelkam terkait server dan alat sadap yang dimiliki oleh instansi penegak hukum, sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga tidak disalahgunakan,” ujar Nasir.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Nasir menilai, audit terhadap server dan perangkat penyadapan merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola penggunaan teknologi penyadapan yang transparan dan akuntabel.

Melalui mekanisme tersebut, penggunaan perangkat penyadapan dapat ditelusuri dan diperiksa sehingga pemanfaatannya benar-benar ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum, bukan kepentingan lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Ia juga menyoroti kemungkinan perangkat penyadapan dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, sementara server yang menjadi pusat pengelolaan data berada di tempat berbeda.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi dalam penyusunan RUU Penyadapan agar keberadaan dan penggunaan perangkat dapat dipantau secara jelas.

“Selama ini kan kemudian mendengar bahwa ada alat sadap yang dibawa kemari, alat sadap yang dibawa ke situ, server-nya memang di satu tempat, tapi alat sadapnya ke mana-mana kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa kira-kira ke depan dalam konteks penegakan hukum,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nasir mengingatkan bahwa ketentuan mengenai penyadapan selama ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang. Di antaranya undang-undang tentang Telekomunikasi, Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Terorisme, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Karena itu, pembahasan RUU tentang Penyadapan diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif, terutama terkait tata kelola, pengawasan, dan audit terhadap infrastruktur maupun perangkat penyadapan.

Nasir menegaskan, kejelasan mekanisme pengawasan dan audit diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan praktik penyadapan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan semata-mata untuk mendukung kepentingan penegakan hukum. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Komisi IIIDPR RINasir DjamilPenyadapan
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Jelang Nataru, Komisi VI DPR Pastikan Kesiapan Ruas Tol di Yogyakarta

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 18:03 WIB
  • Politik

    Komisi II DPR Himpun Masukan Publik, RUU Pemilu Ditargetkan Rampung Desember

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 16:56 WIB
  • Politik

    Cegah Masuknya Hama dan Penyakit, DPR Dorong Modernisasi Pemeriksaan Karantina

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 08:51 WIB
  • Politik

    DPR RI Dorong Solusi Biaya Energi untuk Jaga Daya Saing Industri Batam

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 11:42 WIB
  • Politik

    Komisi VII DPR Dorong Percepatan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM

    Sabtu, 14 Nov 2026 | 10:37 WIB

Terpopuler

  • #1

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #2

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #3

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB
  • #4

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #5

    Polri Mutasi 264 Perwira, Gatot Sujono Isi Jabatan Kapusjarah

    Selasa, 03 Nov 2026 - 18:21 WIB
  • #6

    Kabur ke Kuantan Singingi, Pembakar Motor Warga di Kampar Kiri Diringkus Polisi

    Selasa, 10 Nov 2026 - 08:05 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Prabowo Paparkan Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi di KTT ASEAN

    Minggu, 15 Nov 2026 - 17:39 WIB

HUKRIM

  • Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M

    Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M

    Selasa, 17 Nov 2026 | 19:24 WIB
  • Jadi Muncikari di Rumah Sendiri, Emak-emak di Kampar Diciduk Polisi

    Jadi Muncikari di Rumah Sendiri, Emak-emak di Kampar Diciduk Polisi

    Selasa, 17 Nov 2026 | 16:03 WIB
  • Polsek Payung Sekaki Tabuh Genderang Perang Judi Online dan Phishing, Warga Diminta Waspada!

    Polsek Payung Sekaki Tabuh Genderang Perang Judi Online dan Phishing, Warga Diminta Waspada!

    Selasa, 17 Nov 2026 | 14:50 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Tak Hanya Melaut, Kampung Nelayan Jatimalang Didorong Garap Potensi Wisata

    Tak Hanya Melaut, Kampung Nelayan Jatimalang Didorong Garap Potensi Wisata

    Selasa, 17 Nov 2026 | 09:59 WIB
  • Muhaimin Sebut Trickle Down Effect Gagal, Minta Ekonomi Dibangun dari Bawah

    Muhaimin Sebut Trickle Down Effect Gagal, Minta Ekonomi Dibangun dari Bawah

    Selasa, 17 Nov 2026 | 09:08 WIB
  • Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

    Menkop Dorong Koperasi Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

    Senin, 16 Nov 2026 | 22:38 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com