Home › Politik › Komisi VIII DPR Minta Sekolah Rakyat Bekali Siswa Keterampilan Ekonomi Kreatif
Komisi VIII DPR Minta Sekolah Rakyat Bekali Siswa Keterampilan Ekonomi Kreatif
Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania saat kunjungan kerja di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I Banyuwangi. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
BANYUWANGI, Tabloid Diksi - Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mendorong penguatan kurikulum Sekolah Rakyat (SR) dengan memasukkan materi ekonomi kerakyatan. Langkah ini dinilai penting untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis dan kreativitas dalam mengembangkan potensi ekonomi di lingkungan sekitar, sehingga mampu menghasilkan produk bernilai tambah bagi keluarga maupun masyarakat.
“Kurikulumnya saya mohon diperlebar untuk dapat memahami ekonomi kerakyatan yang ada di sekitarnya. Dengan kreativitas, siswa dapat menciptakan produk bernilai ekonomi yang pada akhirnya bisa membantu keluarganya dan masyarakat sekitar,” ujar Ina saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I Banyuwangi, Kecamatan Muncar, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026).
- Baca juga:
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi antusiasme para siswa dalam mengikuti kegiatan praktik pengolahan limbah menjadi produk bernilai guna. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi kreatif yang tidak hanya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga mengasah keterampilan dan jiwa kewirausahaan siswa sejak dini.
“Kegiatannya luar biasa, anak-anak antusias menjalankan tugas dengan mengembangkan limbah menjadi ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah. Ke depan, limbah rumah tangga maupun limbah lingkungan di sekitar dapat terus dipilah dan diimplementasikan proses daur ulangnya secara tepat guna oleh anak-anak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMA SRT 1 Banyuwangi, Citra Maharani, menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat dirancang secara holistik dengan mengintegrasikan pedoman nasional Merdeka Belajar, pendidikan karakter, serta pembekalan keterampilan vokasi. Kurikulum tersebut disiapkan untuk membekali siswa agar mampu menghadapi dunia kerja.
Meski demikian, Citra mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran masih menghadapi kendala, terutama belum tersedianya Learning Management System (LMS) secara terpusat. Padahal, sistem tersebut dibutuhkan untuk mendukung penerapan pola Multi Entry Multi Exit (MEME), yang memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu mengakses pendidikan tanpa harus menunggu dimulainya tahun ajaran baru.
“Kami menganut sistem MEME, di mana siswa bisa masuk kapan saja, mirip dengan sistem SKS. Jika ada LMS yang berbasis modul, anak yang daya tangkapnya cepat bahkan bisa menyelesaikan pendidikan dalam dua tahun. Sayangnya, LMS ini belum turun sehingga kami saat ini masih menyiasati penambahan materi secara mandiri pada pagi dan sore hari,” jelas Citra.
Menanggapi hal tersebut, Komisi VIII DPR RI menilai keberadaan sistem pembelajaran terintegrasi menjadi kebutuhan penting untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dukungan modul digital berbasis LMS diharapkan dapat membuat proses pembelajaran lebih fleksibel dan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa.
Selain mendukung percepatan capaian akademik secara terukur, sistem tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pembekalan keterampilan vokasi, ekonomi kreatif, serta kemandirian siswa agar dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. ***
Komentar Via Facebook :