Home › Politik › DPR Minta Zona Integritas Berdampak Nyata pada Kualitas Pelayanan Publik
DPR Minta Zona Integritas Berdampak Nyata pada Kualitas Pelayanan Publik
Keterangan Foto: Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Walikota Bogor, Jumat (13/11/2026). Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Komisi II DPR RI mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah guna memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berjalan optimal. Pengawasan tersebut juga mencakup penerapan Zona Integritas di seluruh instansi pemerintah agar reformasi birokrasi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan bahwa penerapan Zona Integritas harus diwujudkan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
- Baca juga:
“Komisi II DPR ingin memastikan bahwa penerapan zona integritas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen. Ini yang jadi penting. Karena kadang-kadang dari sisi dokumen itu terpenuhi apa adanya, baik wilayah bebas korupsi, tapi tiba-tiba OTT KPK (tetap) terjadi,” ujarnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data Ombudsman RI yang disampaikan dalam pertemuan pada 7 September 2026, tercatat sebanyak 6.456 laporan pengaduan masyarakat hingga 31 Agustus 2026. Mayoritas pengaduan tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah, terutama terkait persoalan agraria, pendidikan, dan kepegawaian.
Adapun bentuk maladministrasi yang paling banyak ditemukan meliputi tidak diberikannya pelayanan, penundaan pelayanan secara berlarut-larut, serta penyimpangan prosedur.
Sementara itu, data Kementerian PANRB tahun 2026 menunjukkan bahwa dari total 546 instansi pemerintah, baru 160 instansi atau 29,30 persen yang telah menerapkan Zona Integritas. Sebanyak 386 instansi lainnya atau 70,70 persen belum menerapkan program tersebut.
Di sisi lain, secara nasional terdapat 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan rata-rata menyediakan 150 jenis layanan.
Agun juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif, terutama bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil.
Menurutnya, kualitas pelayanan tidak cukup hanya ditunjang ketersediaan fasilitas yang memadai, tetapi juga harus didukung aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, profesional, serta memiliki empati dalam melayani masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memaparkan berbagai upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan integrasi layanan. Saat ini, Pemkot Bogor memiliki sekitar 220 aplikasi yang secara bertahap diarahkan untuk saling terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan.
Dedie menjelaskan, layanan MPP Kota Bogor juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya 144 layanan, kini berkembang menjadi 196 jenis layanan perizinan dan nonperizinan. Jumlah tersebut mencakup 23 layanan pemerintah pusat serta layanan dari 18 instansi vertikal.
Selain itu, Pemkot Bogor telah menerapkan Zona Integritas pada empat unit kerja sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. ***
Komentar Via Facebook :