https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Tokoh Enam Agama Sepakat Jaga Persatuan, Ini Tujuh Poin Pernyataan Sikap di Masjid Istiqlal •   Menhan Sjafrie Saksikan Latihan Amfibi TNI, Kapal Otonom Berani Mati Mampu Melaju 55 Knot •   Hujan Deras Picu Genangan di Sejumlah Jalan Bagansiapiapi, Warga Keluhkan Drainase •   125 Calon Kades Pelalawan Sepakati Pilkades Damai, 165 Personel Gabungan Disiagakan
Home › Politik › Baleg DPR Dorong Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun
Politik
Pulau Jawa & Madura

Baleg DPR Dorong Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun

Rabu, 11 November 2026 | 20:51 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Baleg DPR Dorong Platform Digital Bertanggung Jawab Lindungi Hak Cipta Motif Tenun

Keterangan Foto: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga. Dok : Humas DPR RI. TD.YS

JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menegaskan pentingnya tanggung jawab platform digital dalam mengawasi dan menyeleksi produk yang dipasarkan melalui layanan mereka. Menurutnya, perlindungan hak cipta tidak boleh hanya dibebankan kepada pencipta atau masyarakat, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab platform yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan digital.

Hal tersebut disampaikan Umbu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Microsoft, dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

    Baca juga:
  • Cegah Konflik Berkepanjangan, Komisi III DPR Minta Sengketa Tambang Luwu Dimediasi

  • DPR Diminta Lebih Terbuka Mendengar Aspirasi Masyarakat

  • Komisi I DPR RI Soroti Kericuhan Demo di Yogyakarta

“Nah, yang kita mau ini di sini bahwa platform ini juga punya tanggung jawab menyeleksi seluruh produk. Jadi penting di sini bahwa ada tanggung jawab daripada platform itu untuk menyeleksi semua konten tanpa kecuali. Ini tuntutan, supaya tidak ada yang namanya melanggar hak cipta,” ujar Umbu.

Ia menilai, platform digital harus memiliki mekanisme pengawasan dan seleksi yang memadai terhadap seluruh konten maupun produk yang dipasarkan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah peredaran barang yang diduga melanggar hak cipta dan merugikan pencipta.

Umbu juga mengingatkan bahwa tidak semua pencipta memiliki kemampuan, sumber daya, dan akses untuk memantau penggunaan maupun pemasaran karya mereka di berbagai platform digital. Kondisi geografis serta keterbatasan akses, khususnya bagi para pencipta di daerah, menjadi tantangan tersendiri dalam mengawasi potensi pelanggaran.

Karena itu, menurut legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, pengawasan hak cipta tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada laporan masyarakat atau pencipta. Platform digital harus mengambil peran aktif dalam memastikan produk yang diperdagangkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual.

Dalam RDPU tersebut, Umbu secara khusus menyoroti dugaan pelanggaran kekayaan intelektual komunal melalui penjualan produk bermotif Kain Tenun Sumba di salah satu platform digital. Ia mengungkapkan adanya produk bermotif serupa yang dijual dengan harga sekitar Rp100 ribu hingga Rp120 ribu, jauh lebih murah dibandingkan kain tenun asli Sumba yang harganya dapat mencapai jutaan rupiah.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan harga, melainkan adanya dugaan peniruan motif dan warna khas Kain Tenun Sumba yang kemudian diproduksi secara massal menggunakan teknik printing.

Umbu menjelaskan, Kain Tenun Sumba memiliki proses pembuatan yang panjang serta nilai budaya dan ekonomi tersendiri. Satu lembar kain tenun bahkan dapat membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk diselesaikan. Sementara itu, produk bermotif serupa yang dibuat menggunakan teknik printing dapat diproduksi hingga ratusan lembar dalam sehari.

“Nah, ini fakta yang kita dapatkan. Apa ada pengaduan atau menunggu masyarakat melapor ini? Berapa juta jenis ini, terus berapa platform?” tanyanya.

Ia menegaskan, mekanisme perlindungan hak cipta harus mampu mengantisipasi pelanggaran tanpa harus menunggu pencipta atau masyarakat menemukan dan melaporkan setiap produk yang diduga melanggar. Apalagi, banyaknya produk dan platform digital membuat pengawasan secara mandiri oleh pencipta menjadi tidak realistis.

Umbu pun mengingatkan bahwa platform digital tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga harus menjalankan tanggung jawab dalam menghormati dan melindungi hak para pencipta serta pemilik kekayaan intelektual.

Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan digital harus diimbangi dengan komitmen menjaga karya, termasuk kekayaan intelektual komunal yang memiliki nilai budaya dan menjadi identitas masyarakat daerah. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

BalegDPR RIPlatform DigitalHak CiptaTenun
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    DPR Diminta Lebih Terbuka Mendengar Aspirasi Masyarakat

    Rabu, 11 Nov 2026 | 19:46 WIB
  • Politik

    Komisi I DPR RI Soroti Kericuhan Demo di Yogyakarta

    Rabu, 11 Nov 2026 | 17:41 WIB
  • Politik

    Forum DPR NOW 2026, BURT Dorong Komunikasi Dua Arah antara DPR dan Masyarakat

    Rabu, 11 Nov 2026 | 14:34 WIB
  • Politik

    BAM DPR Tampung Aspirasi Masyarakat terkait Desakan Pemberhentian Wakil Presiden Gibran

    Selasa, 10 Nov 2026 | 21:35 WIB
  • Politik

    Peringati Hari Pahlawan, Anggota Komisi X DPR Ajak Masyarakat Hidupkan Nilai Kepahlawanan

    Selasa, 10 Nov 2026 | 20:28 WIB

Terpopuler

  • #1

    Dugaan Tambang Ilegal di Kampar Disorot, Polsek Tambang Turun ke Parit Baru

    Kamis, 29 Okt 2026 - 17:28 WIB
  • #2

    GRANAT Apresiasi Konsistensi Polresta Pekanbaru dalam Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika

    Senin, 02 Nov 2026 - 21:13 WIB
  • #3

    Polri Mutasi 264 Perwira, Gatot Sujono Isi Jabatan Kapusjarah

    Selasa, 03 Nov 2026 - 18:21 WIB
  • #4

    Dukung Green Policing Polda Riau, Bhabinkamtibmas Payung Sekaki Gandeng Warga Hijaukan Pekanbaru

    Rabu, 28 Okt 2026 - 13:22 WIB
  • #5

    Sikat Habis Narkoba! Razia 6 THM di Pekanbaru Jaring Pekerja Positif Sabu Dini Hari

    Sabtu, 31 Okt 2026 - 13:12 WIB
  • #6

    Gaji PPPK Paruh Waktu Kampar Oktober Sudah Cair, November Dibayar Sesuai Jadwal

    Minggu, 01 Nov 2026 - 18:41 WIB
  • #7

    Kabur ke Kuantan Singingi, Pembakar Motor Warga di Kampar Kiri Diringkus Polisi

    Selasa, 10 Nov 2026 - 08:05 WIB
  • #8

    Gerebek Lahan Hutan Tanpa Izin, Kapolresta dan Sekda Pasang Plang Tersangka Hukum

    Rabu, 04 Nov 2026 - 13:36 WIB
  • #9

    Bersih-Bersih Internal! Kapolda Riau Ancam Pecat Polisi Pengedar Narkoba

    Senin, 02 Nov 2026 - 13:12 WIB

HUKRIM

  • Sikat 13 Kasus dalam 7 Hari, Polres Kampar Gulung 15 Budak Narkoba

    Sikat 13 Kasus dalam 7 Hari, Polres Kampar Gulung 15 Budak Narkoba

    Kamis, 12 Nov 2026 | 17:54 WIB
  • Mau Kabur Sambil Buang Barang Bukti, Dua Pengedar Narkoba di Tapung Digulung Polisi

    Mau Kabur Sambil Buang Barang Bukti, Dua Pengedar Narkoba di Tapung Digulung Polisi

    Kamis, 12 Nov 2026 | 10:47 WIB
  • Satu Pengguna Nyanyi, Jaringan Bandar Narkoba Lintas Kabupaten di Riau Dibongkar Polisi

    Satu Pengguna Nyanyi, Jaringan Bandar Narkoba Lintas Kabupaten di Riau Dibongkar Polisi

    Kamis, 12 Nov 2026 | 10:18 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Pemerintah Evaluasi Margin Dumping Baja Impor HRC dari Belarus dan Kazakstan

    Pemerintah Evaluasi Margin Dumping Baja Impor HRC dari Belarus dan Kazakstan

    Kamis, 12 Nov 2026 | 20:12 WIB
  • Indonesia Perjuangkan Pemerataan Internet dan Perlindungan Anak di Forum ITU 2026

    Indonesia Perjuangkan Pemerataan Internet dan Perlindungan Anak di Forum ITU 2026

    Kamis, 12 Nov 2026 | 09:18 WIB
  • Agung Nugroho Bawa Pekanbaru Jadi Jawara Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera

    Agung Nugroho Bawa Pekanbaru Jadi Jawara Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera

    Kamis, 12 Nov 2026 | 07:59 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com