Home › Politik › Komisi I DPR RI Soroti Kericuhan Demo di Yogyakarta
Komisi I DPR RI Soroti Kericuhan Demo di Yogyakarta
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi secara damai dan bermartabat. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kericuhan dalam aksi demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terjadi pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Sukamta, demonstrasi merupakan bagian dari hak masyarakat dalam negara demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dilakukan dengan mengedepankan ketertiban serta menghindari tindakan anarkis dan kekerasan.
- Baca juga:
“Dalam negara demokrasi, bentuk unjuk rasa diperkenankan. Tapi tentunya aksi-aksi demonstrasi harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Segala bentuk anarkis dan kekerasan, seperti yang terjadi di Yogyakarta, sangat disayangkan,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Diketahui, demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sipil di Yogyakarta pada momentum Hari Pahlawan awalnya berlangsung kondusif. Massa menyampaikan berbagai tuntutan, di antaranya penarikan militer, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pencabutan aturan pembentukan Jaga Warga yang dinilai berpotensi memicu konflik horizontal.
Namun, situasi memanas pada malam hari ketika sebagian massa masih bertahan di lokasi aksi hingga terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Polisi kemudian menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa, sementara sejumlah demonstran dilaporkan melakukan pelemparan batu dan kembang api.
Menanggapi peristiwa tersebut, Sukamta meminta agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan melalui cara-cara yang baik. Ia juga menilai perlu adanya penelusuran lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan kekerasan, mengingat aksi tersebut pada awalnya berlangsung kondusif.
“Di sini juga perlu ditelusuri apakah massa aksi yang menggunakan kekerasan betul-betul kelompok mahasiswa dan elemen sipil karena awalnya demonstrasi berjalan dengan kondusif,” ungkap legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) DIY tersebut.
Selain itu, Sukamta meminta kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam melakukan penegakan hukum. Ia menegaskan, setiap proses hukum harus dilaksanakan secara profesional dengan tetap menjamin hak-hak masyarakat, termasuk akses terhadap pendampingan hukum bagi mereka yang ditangkap.
“Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, termasuk membuka akses pendampingan hukum bagi yang mereka yang ditangkap,” pesannya.
Di sisi lain, politisi Fraksi PKS tersebut menyoroti pentingnya pemerataan kesempatan bagi generasi muda, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat.
Menurutnya, negara perlu memastikan generasi muda memperoleh akses yang memadai untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri digital.
“Akses pemajuan terhadap generasi muda di era teknologi atau generasi digital harus semakin ditingkatkan untuk membuka peluang bagi talenta-talenta muda. Dengan demikian, energi mereka dapat lebih tersalurkan untuk hal-hal positif,” ujarnya.
Untuk itu, Sukamta mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar mengarahkan program transformasi digital tidak hanya pada pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan keterampilan produktif generasi muda Indonesia.
Ia menilai, momentum Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun kemandirian bangsa terus berlanjut. Saat ini, tantangan generasi muda adalah mengisi kemerdekaan melalui penguasaan teknologi, peningkatan kemampuan, serta kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi nasional.
“Para pahlawan telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tantangan generasi sekarang adalah mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan, karya, dan kesejahteraan,” jelasnya.
Sukamta menambahkan, kemajuan teknologi digital semestinya mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya inovasi dan usaha baru di dalam negeri.
Ia menyebut, generasi muda Indonesia sebenarnya sudah sangat dekat dengan teknologi digital. Namun, kemampuan menggunakan internet, media sosial, dan berbagai aplikasi perlu diimbangi dengan keterampilan profesional agar dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja.
“Anak-anak muda kita sudah sangat akrab dengan teknologi. Tetapi kita harus membawa mereka lebih jauh, dari sekadar pengguna menjadi pencipta teknologi, pekerja terampil, dan pelaku usaha digital. Indonesia jangan hanya menjadi pasar yang besar bagi produk teknologi negara lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sukamta mengingatkan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan otomatisasi telah membawa perubahan terhadap kebutuhan tenaga kerja. Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi sekaligus memanfaatkan peluang baru.
Menurutnya, perubahan teknologi memang dapat menggeser sejumlah jenis pekerjaan. Namun, pada saat yang sama, perkembangan tersebut juga membuka peluang profesi baru, seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, keamanan siber, pengelolaan infrastruktur digital, hingga pemanfaatan AI dalam berbagai kegiatan ekonomi.
Karena itu, ia meminta agar program pengembangan talenta digital diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan demikian, pelatihan yang diberikan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan dan pemberian sertifikat, tetapi benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja.
“Jangan sampai kita berhasil melatih banyak anak muda dan memberikan sertifikat, tetapi setelah itu mereka tetap kesulitan mencari pekerjaan. Keberhasilan program harus dilihat dari berapa banyak peserta yang benar-benar bekerja, memperoleh penghasilan, atau mampu membangun usaha,” tutup Sukamta. ***
Komentar Via Facebook :