Home › Politik › Dasco Sebut RUU Penyadapan Berpeluang Dibahas DPR
Dasco Sebut RUU Penyadapan Berpeluang Dibahas DPR
Keterangan Foto: Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal turut menjadi salah satu materi pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri.
Selain membahas sejumlah persoalan strategis, pertemuan tersebut juga menyinggung penanganan dugaan penyadapan ilegal yang saat ini tengah diproses oleh aparat penegak hukum.
- Baca juga:
Dasco mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, persoalan penyadapan ilegal memang sempat disinggung dalam pertemuan tersebut. Namun, ia belum mengetahui secara pasti apakah Presiden Prabowo memberikan perhatian atau instruksi khusus terkait penanganan kasus itu.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya perhatian khusus Presiden Prabowo terhadap pengungkapan kasus tersebut, Dasco mengaku tidak mengetahui secara detail substansi pembicaraan karena tidak menghadiri langsung pertemuan tersebut.
“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ungkapnya.
Di sisi lain, Dasco menyebut persoalan penyadapan juga berpotensi masuk dalam agenda legislasi DPR RI melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Menurutnya, sejumlah fraksi di DPR sebelumnya telah menyampaikan usulan secara informal agar pembahasan regulasi tersebut dapat segera dilakukan ketika masa sidang berlangsung.
“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” jelas Dasco.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPR masih akan mencermati perkembangan dinamika politik serta pembahasan di internal parlemen sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Dengan demikian, keputusan mengenai waktu pelaksanaan pembahasan RUU Penyadapan maupun kemungkinan menjadikannya sebagai salah satu prioritas legislasi masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” pungkasnya. ***
Komentar Via Facebook :