Home › Politik › TB Hasanuddin Desak Pemerintah Segera Susun UU Khusus Penyadapan
TB Hasanuddin Desak Pemerintah Segera Susun UU Khusus Penyadapan
Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mendesak pemerintah bersama DPR segera membahas pembentukan undang-undang khusus tentang penyadapan. Regulasi tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyadapan di Indonesia.
Menurut TB Hasanuddin, ketentuan mengenai penyadapan saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang. Masing-masing memiliki mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapannya.
- Baca juga:
"Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, kewenangan dan mekanisme penyadapan harus memiliki aturan yang jelas agar tidak digunakan di luar kepentingan yang dibenarkan hukum.
TB Hasanuddin menyebut, urgensi pembentukan UU khusus Penyadapan juga memiliki landasan hukum, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan harus diatur melalui undang-undang khusus.
"Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya," jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menilai kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga, seperti Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung, harus disertai pembatasan serta mekanisme pengawasan yang tegas.
Pembentukan regulasi khusus itu dinilai semakin mendesak menyusul mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
" Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya," tegasnya.
Ia menambahkan, setiap tindakan penyadapan wajib memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
Selain persoalan kewenangan, TB Hasanuddin turut menyoroti semakin mudahnya perangkat penyadapan diperoleh dan diperjualbelikan. Karena itu, kepemilikan maupun penggunaannya perlu dibatasi hanya kepada lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya," ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan pengawasan, termasuk melalui parlemen, guna memastikan praktik penyadapan tidak melanggar hak privasi maupun hak konstitusional masyarakat.
Menurutnya, UU khusus Penyadapan nantinya harus mengatur secara terperinci kewenangan setiap lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan hingga sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
"UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan," tutup TB Hasanuddin.
Komentar Via Facebook :