Home › Politik › Komisi X DPR Minta Kewenangan BPS Diperkuat dalam Revisi UU Statistik
Komisi X DPR Minta Kewenangan BPS Diperkuat dalam Revisi UU Statistik
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat mengikuti rapat pembahasan DIM RUU Statistik bersama Tim Panja Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Komisi X DPR RI mendorong penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pembaruan regulasi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan penyelenggaraan statistik nasional dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan tata kelola data.
Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik antara Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI dan Tim Panja Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
- Baca juga:
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan revisi UU Statistik tidak hanya bertujuan memperbarui aturan, tetapi juga mempertegas kewenangan BPS sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan statistik nasional.
“Kami sedang membahas revisi Undang-Undang Statistik agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Yang kedua, kami ingin mempertegas kewenangan lembaga negara yang mengurusi bidang statistik justru diperkuat, jangan diperlemah,” ujar Lalu Hadrian seusai rapat.
Menurutnya, pengaturan statistik nasional harus mampu mengakomodasi kebutuhan data lintas kementerian dan lembaga sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut juga perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan DIM adalah batas kewenangan BPS dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data. Lalu Hadrian menilai, kewenangan BPS dalam melaksanakan sensus dan survei nasional harus tetap dipertahankan serta diperkuat.
“Kalau BPS hanya mengurus statistik tanpa data, itu menjadi persoalan. Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, survei kemiskinan hingga survei pertumbuhan ekonomi semuanya menghasilkan data. Pencacahan dilakukan oleh BPS, sehingga kewenangan itu tidak boleh dihilangkan,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga agar pengelolaan data nasional tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Sebaliknya, revisi undang-undang diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi dan integrasi data.
“Yang kami inginkan adalah sinergi kementerian dan lembaga harus benar-benar diperkuat. Semangat revisi undang-undang ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bukan untuk kepentingan pihak tertentu,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Tim Panja Pemerintah dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, Menteri Hukum, serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Pembahasan DIM RUU Statistik selanjutnya akan terus dilakukan untuk mendalami berbagai substansi pengaturan hingga tercapai kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah.
Komentar Via Facebook :