Home › Politik › Baleg DPR Setujui RUU Pembentukan UU
Baleg DPR Setujui RUU Pembentukan UU
Keterangan Foto: Wakil Ketua Baleg DPR RI, Iman Sukri. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang dalam pengambilan keputusan tingkat I. RUU tersebut disiapkan untuk memperkuat kewenangan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi sekaligus menindaklanjuti amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI, Iman Sukri, menjelaskan bahwa regulasi baru tersebut akan mengatur secara khusus kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang. Pengaturan ini dipisahkan dari ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- Baca juga:
Menurut Iman, langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pengaturan kewenangan legislasi DPR memiliki landasan hukum yang lebih terfokus.
"Hari ini kita penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang. Ini akan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini juga adalah amanat dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945," ujar Iman dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Iman menambahkan, seluruh fraksi di DPR RI menyetujui penyusunan RUU tersebut karena dinilai penting untuk memperkuat kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang.
Dalam rapat yang sama, sejumlah aspirasi dan masukan juga disampaikan, termasuk mengenai perlunya mempertegas kembali pembahasan transfer keuangan daerah di komisi-komisi DPR RI agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Selain membahas RUU Pembentukan Undang-Undang, Iman Sukri turut menyoroti urgensi penyusunan RUU Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, regulasi tersebut memiliki peran strategis dalam membenahi persoalan data nasional yang hingga kini belum sepenuhnya terintegrasi.
Melalui penerapan sistem satu data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan memiliki basis data yang akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh seluruh kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan. Sistem ini juga dinilai dapat meminimalkan kesalahan data, duplikasi penerima, hingga potensi kebocoran dalam penyaluran program bantuan sosial.
"Dengan Satu Data Indonesia dan ini terintegrasi, maka kita akan mengurangi bahkan tidak ada double data nanti, atau data yang salah atau data yang sudah tidak aktif. Ini luar biasa lah. Otomatis nanti akan terintegrasi dengan adminduk," pungkas Iman.
Persetujuan RUU Pembentukan Undang-Undang pada pengambilan keputusan tingkat I menjadi tahapan penting dalam proses legislasi di DPR RI. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk memperoleh persetujuan sebagai RUU inisiatif DPR RI.
Melalui regulasi ini, DPR diharapkan memiliki kerangka hukum yang lebih terarah dalam menjalankan kewenangan pembentukan undang-undang, sekaligus mewujudkan proses legislasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. ***
Komentar Via Facebook :