Home › Politik › Baleg DPR Setujui RUU Pembentukan UU, Mekanisme Fast Track Legislasi Disiapkan
Baleg DPR Setujui RUU Pembentukan UU, Mekanisme Fast Track Legislasi Disiapkan
Keterangan Foto: Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang dalam pengambilan keputusan tingkat I. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI.
Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat efektivitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejumlah catatan strategis turut diakomodasi, mulai dari fleksibilitas proses legislasi hingga percepatan pembentukan undang-undang melalui mekanisme fast track legislation.
- Baca juga:
Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mengatakan RUU tersebut telah mengakomodasi kebutuhan DPR RI untuk lebih fleksibel dan responsif dalam menjalankan fungsi legislasi.
Selain itu, persoalan yang selama ini dikeluhkan sejumlah kepala daerah terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bergantung pada siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga telah diakomodasi dalam sejumlah ketentuan.
"Yang pertama, terkait fleksibilitas atau responsivitas dari DPR RI sebagai pembentuk undang-undang sudah diakomodasi dalam rancangan undang-undang ini. Kemudian yang kedua, yang sering digeluhkan oleh teman-teman kepala daerah terkait pembahasan APBD yang bergantung pada siklus APBN, itu juga diwadahi dalam pasal-pasal yang terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang APBN," jelas Azis dalam Rapat Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Azis menjelaskan, melalui RUU tersebut, DPR RI nantinya memiliki mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat atau fast track legislation. Skema ini memungkinkan DPR merespons kebutuhan hukum yang mendesak, termasuk melakukan koreksi terhadap undang-undang, menindaklanjuti perjanjian internasional, serta melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa percepatan proses legislasi tidak boleh mengurangi kualitas substansi maupun tahapan pembentukan undang-undang. Menurutnya, mekanisme fast track hanya mempersingkat waktu pembahasan, sementara seluruh tahapan penting tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan.
"Fast-track ini bukan upaya sembarangan, tetap harus menjaga kualitas, yang dipadatkan itu adalah waktunya, tetapi seluruh tahapan yang dilaksanakan melalui kumulatif terbuka juga dilaksanakan di fast track. Jadi kita tetap akan menjaga mutu itu," tegasnya.
Azis menilai, keberadaan mekanisme tersebut penting untuk menjawab dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat secara lebih cepat dan tepat. Namun, percepatan legislasi tetap harus berpedoman pada prinsip supremasi hukum serta menjaga kualitas produk perundang-undangan.
Dengan disetujuinya RUU Pembentukan Undang-Undang pada pengambilan keputusan tingkat I, pembahasan selanjutnya akan memasuki tahapan Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan sebagai RUU inisiatif DPR. ***
Komentar Via Facebook :