Home › Nasional › Enam Lokasi Digeledah KPK, Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut Terus Berkembang
Enam Lokasi Digeledah KPK, Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut Terus Berkembang
Keterangan Foto: Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Dok KPK RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Terbaru, penyidik menggeledah enam lokasi yang terdiri dari kantor pemerintahan dan rumah sejumlah pejabat terkait perkara tersebut.
Penggeledahan berlangsung selama dua hari, yakni Senin hingga Selasa (9–10 November 2026).
- Baca juga:
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan enam lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan terdiri dari dua kantor dan empat rumah.
“Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9 dan 10/11/2026), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 6 lokasi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Dua kantor yang digeledah merupakan Kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Sementara itu, lokasi lainnya meliputi rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumatera Utara serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BBPJN Sumut.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
“Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, yang sebelumnya telah ditetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 7 orang di antaranya telah dilakukan penahanan,” ujar Budi.
Delapan Orang Jadi Tersangka
Pengembangan perkara ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang sebelumnya menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.
Setelah menemukan kecukupan alat bukti baru, KPK kembali menetapkan delapan orang sebagai tersangka pada 30 September 2026.
Penetapan tersebut diumumkan Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Delapan tersangka tersebut terdiri dari Stanley Cicero Haggard Taupattinaja selaku Kepala BBPJN Sumatera Utara periode September 2024 hingga 28 Juni 2025.
Kemudian Rahmad Parulian selaku Kasatker Wilayah I BBPJN Sumut; Faisal selaku PPK 1.1; Heri Handoko selaku PPK 1.2; T Rahmansyah Putra selaku Kasatker PJN Wilayah II Sumatera Utara; Manaek Manalu selaku PPK 2.2 BBPJN Wilayah II; Munson Ponter Paulus selaku PPK 1.4 Satker Wilayah I; serta Dicky Erlangga selaku Kasatker PJN I Provinsi Sumatera Utara.
Dari delapan tersangka tersebut, tujuh orang telah ditahan di Rumah Tahanan KPK. Sementara Dicky Erlangga belum menjalani penahanan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik saat itu.
KPK sebelumnya menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Dicky pada 26 Oktober 2026.
Dugaan Aliran Komitmen Fee Proyek
Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkap dugaan pemberian komitmen fee dari pihak penyedia proyek kepada sejumlah pejabat di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.
Dua pihak penyedia yang disebut dalam perkara ini adalah Direktur Utama PT DNG, Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN, M Rayhan Dulasmi Pilang.
Keduanya diduga memberikan komitmen fee kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan.
Ahmad Taufik Husein menjelaskan, besaran komitmen fee diduga dibagi berdasarkan jenjang jabatan masing-masing pihak.
Rinciannya, Kepala BBPJN Sumatera Utara sebesar 4 persen, Kepala Satker PJN Sumatera Utara sebesar 4 persen, PPK sebesar 1 hingga 1,5 persen, bendahara BBPJN sebesar 0,5 persen, serta kelompok kerja (Pokja) sebesar 0,5 persen.
“Pemberian fee dilakukan secara langsung kepada para pihak di lingkungan BBPJN, baik secara transfer ataupun tunai,” ungkap Taufik.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penggeledahan enam lokasi ini menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri lebih jauh dugaan aliran uang serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.
Komentar Via Facebook :