Home › Nasional › Syahganda Nainggolan Bantah Prabowo Sarankan Gibran Tempuh Jalur PTUN soal Ijazah
Syahganda Nainggolan Bantah Prabowo Sarankan Gibran Tempuh Jalur PTUN soal Ijazah
Keterangan Foto: Tangkapan layar akun intagram Bakom RI. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan. TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya memperjuangkan persoalan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo memberikan saran tersebut, mengingat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran sudah bersifat final.
- Baca juga:
Menurut Syahganda, penjelasan Yusril mencerminkan pandangan hukum pemerintah, termasuk Presiden Prabowo.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026), dikutip dari detikcom.
Ia juga menegaskan, posisi Yusril sebagai Menko Hukum membuat pandangan yang disampaikannya menjadi salah satu rujukan untuk memahami sikap Presiden dalam persoalan tersebut.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujarnya.
Sebelumnya, Gibran menyatakan akan memperjuangkan persoalan dokumen ijazah SMA miliknya melalui jalur PTUN. Ia mengaku mendapat sejumlah saran dari Presiden Prabowo, termasuk menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," kata Gibran.
Di sisi lain, Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa putusan MK dan MA dalam perkara yang berkaitan dengan ijazah Gibran telah berkekuatan hukum final.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan kedua putusan tersebut tidak lagi membuka ruang upaya hukum lanjutan.
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," ujarnya.
Yusril juga menjelaskan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK terhadap putusan MA tersebut karena tidak terlibat sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diputuskan.
Komentar Via Facebook :