Home › Daerah › Muzamil Minta Wilayah 3T Kepulauan Meranti Diprioritaskan dalam Program MBG
Muzamil Minta Wilayah 3T Kepulauan Meranti Diprioritaskan dalam Program MBG
Keterangan Foto: Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengikuti Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis kabupaten/kota se-Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). MC Meranti/TD-YS
MERANTI, Tabloid Diksi – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, diperlukan pola pelayanan dan kebijakan khusus agar program nasional tersebut dapat menjangkau masyarakat secara merata.
- Baca juga:
Hal itu disampaikan Muzamil saat menghadiri Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Ia hadir bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti, Ifwandi.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, tersebut, Muzamil memaparkan sejumlah hambatan yang dihadapi Meranti dalam menjalankan program MBG. Persoalan itu meliputi keterbatasan infrastruktur, akses air bersih, listrik, jaringan komunikasi, pasokan bahan pangan, hingga ketersediaan tenaga profesional.
Ia menilai berbagai kondisi tersebut harus diperhitungkan dalam pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, percepatan program tidak cukup hanya dengan memperbanyak dapur, tetapi harus diikuti kesiapan fasilitas, tenaga pelaksana, serta mutu layanan.
“Meranti memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari infrastruktur, air bersih, elektrifikasi, jaringan komunikasi hingga ketersediaan bahan baku. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan MBG benar-benar optimal,” ujar Muzamil.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan adanya koordinasi khusus antara pemerintah provinsi, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemerintah kabupaten/kota. Forum tersebut diharapkan dapat membahas kendala teknis di masing-masing daerah sekaligus merumuskan langkah penyelesaian sebelum operasional SPPG diperluas.
Muzamil mengingatkan agar standar pelayanan dan kualitas pelaksanaan tidak dikorbankan demi mengejar penambahan jumlah dapur. Evaluasi secara berkala juga diperlukan supaya permasalahan operasional tidak terus berulang hingga menyebabkan SPPG harus berhenti beroperasi.
“Kami berharap ada forum khusus untuk membahas persoalan daerah secara mendalam dan mencari solusi bersama. Jangan sampai jumlah dapur terus bertambah, tetapi dalam pelaksanaannya justru bermasalah,” tegasnya.
Selain infrastruktur, persoalan distribusi bahan pangan juga menjadi perhatian. Pengiriman komoditas dari luar daerah menuju Meranti berpotensi memengaruhi kualitas bahan yang mudah rusak, seperti telur, sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging.
Untuk itu, ia mendorong kajian mengenai sistem pengadaan yang sesuai dengan kondisi wilayah kepulauan, termasuk pemanfaatan bahan pangan yang tersedia secara lokal.
Muzamil turut menyoroti rencana penerapan sistem penyajian makanan prasmanan atau buffet di sekolah. Menurutnya, penerapan sistem tersebut perlu diperhitungkan secara cermat, terutama pada sekolah dengan jumlah siswa yang besar.
Pengaturan antrean, durasi makan, kebersihan, serta pengembalian peralatan harus disiapkan agar tidak mengurangi waktu istirahat maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Ia kembali menegaskan bahwa wilayah 3T, khususnya pulau-pulau terluar, harus menjadi perhatian dalam pemerataan layanan MBG. Anak-anak di kawasan tersebut dinilai sangat membutuhkan dukungan pemenuhan gizi melalui program pemerintah.
“Kami sepakat apabila wilayah 3T menjadi prioritas. Anak-anak di pulau-pulau terluar sangat membutuhkan program ini, baik untuk mendukung pemenuhan gizi maupun pendidikan mereka,” ungkapnya.
Terkait pengawasan, Muzamil mendukung pemberian sanksi kepada SPPG yang terbukti tidak memenuhi ketentuan. Namun, penerapannya harus berdasarkan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pihak yang berwenang. Pengawasan juga perlu melibatkan pemerintah daerah, Satgas MBG, KPPG, dan perangkat teknis terkait.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa percepatan MBG membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah provinsi juga mendorong penguatan tata kelola, pengawasan, inspeksi, dan evaluasi agar seluruh SPPG di kabupaten/kota menjalankan pelayanan sesuai standar.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Riau, Ranto, turut menjelaskan sejumlah kebijakan terbaru BGN. Di antaranya rencana uji coba model pelayanan MBG di SD Islam Unggul As-Syakirien, Pekanbaru, serta ketentuan teknis mengenai higiene dan sanitasi, pelabelan makanan, batas waktu konsumsi, hingga operasional SPPG.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa BGN telah membuka kembali moratorium pengembangan SPPG dan mengalokasikan tambahan 87 unit untuk Provinsi Riau. Pengembangan tersebut diarahkan antara lain ke wilayah prioritas, termasuk daerah 3T dan kawasan dengan angka stunting tinggi.
Muzamil berharap kebijakan penambahan SPPG tersebut turut memperhatikan kebutuhan daerah kepulauan, terutama Kepulauan Meranti.
“Kami sangat mendukung MBG karena manfaatnya besar, mulai dari pemenuhan gizi, penanganan stunting hingga membuka kesempatan kerja. Namun, seluruh kendala harus dibahas dan dicarikan solusi bersama agar program ini benar-benar berkualitas dan menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terluar,” tutupnya.
Komentar Via Facebook :