Home › Daerah › Indeks Harmoni Riau Tembus 7,32, Peringkat 10 Nasional
Indeks Harmoni Riau Tembus 7,32, Peringkat 10 Nasional
Keterangan Foto: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat. TD-YS
PEKANBARU, Tabloid Diksi – Provinsi Riau mencatat hasil positif dalam penilaian tingkat keharmonisan masyarakat. Berdasarkan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2026, Riau memperoleh skor 7,32 dan masuk kategori sangat baik. Capaian tersebut menempatkan Riau di posisi ke-10 dari 38 provinsi di Indonesia.
Nilai tersebut juga melampaui target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2026, yakni 6,6. Persentase realisasinya mencapai 110,91 persen. Bahkan, skor yang diperoleh sudah melewati target akhir RPJMD sebesar 7,0.
- Baca juga:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat, menjelaskan bahwa penilaian tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui survei digital yang melibatkan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Riau.
Pada 2026, survei melibatkan 96.673 responden. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatat 5.349 responden dengan skor indeks 6,67.
"Alhamdulillah, tahun ini Indeks Harmoni Indonesia Provinsi Riau mencapai 7,32. Capaian ini menunjukkan kondisi harmoni masyarakat di Riau berada dalam kategori sangat baik," ujar Boby, Selasa (3/11/2026).
Dari empat indikator penilaian, harmoni keberagamaan mencatat skor tertinggi sebesar 7,57. Berikutnya harmoni budaya 7,35, harmoni sosial 7,30, dan harmoni ekonomi 7,11.
Meski seluruh indikator berada dalam kategori sangat baik, aspek ekonomi masih membutuhkan perhatian lebih. Pasalnya, dimensi tersebut memperoleh nilai paling rendah dibandingkan tiga indikator lainnya.
Sejumlah daerah bahkan masih mencatat kategori baik pada aspek harmoni ekonomi. Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh nilai 6,89, Indragiri Hulu 6,97, sedangkan Rokan Hilir mencatat 7,00.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar keharmonisan masyarakat tidak hanya dibangun melalui hubungan sosial, budaya, dan keagamaan, tetapi juga didukung pemerataan kesejahteraan ekonomi.
Sementara itu, hasil pengukuran pada tingkat kabupaten dan kota menunjukkan seluruh daerah di Riau berada dalam kategori sangat baik. Nilai yang diperoleh berkisar antara 7,17 hingga 7,38.
Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Siak menjadi daerah dengan skor tertinggi. Ketiganya sama-sama memperoleh nilai 7,38. Adapun Kepulauan Meranti berada di posisi terbawah dengan skor 7,17.
Penilaian yang mencakup 172 kecamatan juga memperlihatkan hasil beragam. Sebanyak 159 kecamatan masuk kategori sangat baik, 12 kecamatan kategori baik, dan satu kecamatan masih berada pada kategori moderat.
Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, menjadi satu-satunya wilayah dengan kategori moderat setelah memperoleh nilai 5,93.
Boby menyebutkan, peningkatan indeks tahun ini tidak hanya terlihat dari kenaikan skor, tetapi juga dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam survei. Meski demikian, Kesbangpol Riau masih menemukan persoalan dalam pemerataan keterwakilan responden.
Berdasarkan data evaluasi, sebanyak 64,37 persen responden berasal dari Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan survei berikutnya dapat menjangkau masyarakat secara lebih proporsional di seluruh wilayah Riau.
Sebagai langkah lanjutan, Kesbangpol Riau telah menyiapkan sejumlah rekomendasi untuk menjaga sekaligus meningkatkan capaian indeks tersebut.
Rekomendasi itu meliputi penguatan ekonomi masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat hubungan sosial, budaya, dan keberagamaan melalui kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Upaya tersebut penting untuk mempertahankan situasi kondusif sekaligus mengantisipasi potensi konflik di tengah keberagaman.
Hasil pengukuran IHaI 2026 nantinya akan disampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Riau. Data tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Boby menegaskan, capaian tersebut tidak boleh sekadar menjadi angka keberhasilan, tetapi harus diikuti langkah nyata untuk memastikan keharmonisan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
"Penguatan harmoni perlu dilakukan secara merata. Tidak hanya menjaga kerukunan antar umat beragama, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat," tutupnya.
Komentar Via Facebook :