Home › Politik › Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Data Nasional Jadi Sorotan DPR RI
Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Data Nasional Jadi Sorotan DPR RI
Keterangan Foto: Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan dalam agenda legislasi. Namun, pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait penyelesaian regulasi turunan dan tata kelola data nasional.
Karena itu, Rieke mendesak pemerintah mempercepat penyusunan dan pelaksanaan aturan turunan undang-undang agar visi pembangunan yang berlandaskan konstitusi dapat diwujudkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
- Baca juga:
Hal tersebut disampaikan Rieke saat menjadi narasumber dalam Dialektika Demokrasi bertema Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat hingga Kemandirian Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Rieke, evaluasi terhadap pemerintahan tidak cukup hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Ia menegaskan, arah pembangunan nasional harus tetap berpedoman pada amanat Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
“Maju itu belum tentu ada keadilan dan ada kemakmuran,” ujarnya.
Rieke menilai, pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pemenuhan hak masyarakat atas pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, perlindungan hukum, hingga lingkungan hidup yang baik harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.
Dalam hal ini, DPR memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan berbagai agenda tersebut berjalan sesuai tujuan.
Data Akurat Jadi Fondasi Pembangunan
Salah satu persoalan mendasar yang disoroti Rieke adalah belum optimalnya pemanfaatan data akurat dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, data nasional harus mampu menggambarkan kondisi riil serta potensi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, tidak mungkin pembangunan itu berjalan dengan baik,” katanya.
Rieke menyambut kebijakan Satu Data Indonesia sebagai langkah penting dalam memperbaiki tata kelola data nasional. Namun, ia menekankan perlunya percepatan penyelesaian aturan pelaksanaan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara optimal.
Selain persoalan data, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti lambannya penyelesaian regulasi turunan sejumlah undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan Satu Data Indonesia, reforma agraria, dan perlindungan ketenagakerjaan.
Ia menilai, keterlambatan penyusunan aturan tersebut berpotensi menghambat implementasi kebijakan yang telah disepakati pemerintah bersama DPR.
Rieke pun mempertanyakan bagaimana visi Presiden dapat diwujudkan secara efektif apabila perangkat hukum yang diperlukan belum tersedia atau belum diselesaikan.
Program Kerakyatan Perlu Tata Kelola yang Jelas
Dalam bidang ekonomi kerakyatan, Rieke menilai gagasan Koperasi Desa Merah Putih dan program pemenuhan gizi masyarakat memiliki relevansi dengan cita-cita pembangunan nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau penyaluran bantuan. Pemerintah, menurutnya, perlu memperkuat tata kelola dan memastikan program berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya tidak anti kritik, tetapi jangan cuma menjadi tukang kritik tanpa solusi,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan sistem pemenuhan gizi yang mencakup rantai produksi serta memperhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Terkait koperasi, Rieke mengingatkan pentingnya menempatkan kelembagaan tersebut dalam kerangka demokrasi ekonomi. Sementara itu, kebijakan mengenai jaminan sosial harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, setiap program pemerintah perlu memiliki landasan regulasi yang jelas, selaras, dan tidak saling bertentangan. Oleh sebab itu, sinkronisasi peraturan presiden, instruksi presiden, serta instrumen hukum lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Kedaulatan Data Digital Perlu Diperkuat
Rieke turut menyoroti persoalan pengendalian data dan ekosistem digital pemerintah. Ia menilai, pengelolaan data strategis negara tidak boleh terfragmentasi karena dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik sekaligus menyangkut kedaulatan nasional.
Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi dan kendali pemerintah terhadap sistem data digital agar pengelolaannya lebih terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rieke menegaskan, keberhasilan pembangunan nasional pada akhirnya bergantung pada keselarasan antara visi konstitusional, kepastian hukum, ketersediaan data yang akurat, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan.
Dengan demikian, percepatan penyelesaian regulasi turunan dan pembenahan tata kelola data menjadi pekerjaan penting agar berbagai program pemerintah tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. ***
Komentar Via Facebook :