Home › Peristiwa › APBD Publikasi, yang Besar Dipeluk yang Kecil Menontoni
APBD Publikasi, yang Besar Dipeluk yang Kecil Menontoni
Keterangan Foto: Ilustrasi
OPINI, Tabloid Diksi - Pemerintah daerah kerap mendorong ekonomi lokal, tetapi media setempat justru terabaikan dalam belanja publikasi.
Padahal, media lokal mempekerjakan warga, menanggung biaya operasional, dan meliput persoalan masyarakat. APBD dibelanjakan di daerah, tetapi manfaat ekonominya belum tentu kembali kepada masyarakat lokal.
- Baca juga:
APBD adalah uang publik. Setiap rupiah harus memberi manfaat sosial dan ekonomi, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
Media lokal sering dicari untuk mempublikasikan program dan kegiatan pemerintah, tetapi diabaikan ketika menyangkut keberlanjutan ekonominya.
Padahal, ketika media lokal berkembang, manfaatnya berputar di daerah: wartawan memperoleh penghasilan, kebutuhan operasional dipenuhi pelaku usaha setempat, dan keluarga pekerja media ikut terbantu.
Media nasional bukan musuh, tetapi media lokal tidak boleh dianggap kurang layak hanya karena modalnya terbatas.
Mereka memahami wilayah, persoalan warga, dan kebutuhan informasi masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan keadilan, bukan sekadar nama besar.
Jika media nasional telah menguasai pasar dan anggaran pusat, daerah tidak harus ikut didominasi pemain yang sama.
Media lokal memiliki akses dan modal terbatas. Tanpa kebijakan yang adil, mereka akan kesulitan bertahan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Ini bukan tuntutan untuk membagi-bagikan uang, melainkan dorongan agar kebijakan disusun secara adil, transparan, proporsional, dan memberi kesempatan nyata bagi media lokal.
Di balik perusahaan media ada wartawan, editor, kontributor, pemilik usaha, dan keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka.
Mereka bukan meminta belas kasihan, melainkan kesempatan. Keberpihakan dapat diwujudkan dengan tidak menutup akses bagi usaha lokal yang memenuhi persyaratan.
Pemimpin daerah perlu menghitung bukan hanya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga manfaat ekonominya.
Belanja publikasi dapat mendukung lapangan kerja, keberlangsungan perusahaan, pendapatan masyarakat, dan perputaran uang di daerah.
Media nasional perlu menyadari bahwa daerah bukan sekadar ladang ekspansi. Media lokal telah tumbuh bersama masyarakat.
Persaingan memang sah, tetapi berbagi ruang dapat menciptakan industri pers yang lebih sehat. Jika seluruh ruang dikuasai pemain besar, yang diuntungkan bukan pers, melainkan kapital.
Jangan Menciptakan Ketimpangan dengan Uang Rakyat
Pemerataan harus tercermin dalam setiap keputusan belanja publik. Jangan sampai alasan efisiensi justru memperlebar ketimpangan.
Media lokal adalah bagian dari ekonomi daerah. Jika mereka gulung tikar, pemerintah tidak seharusnya baru bertanya mengapa media kritis menghilang.
Kepala daerah dikenang bukan hanya dari besarnya APBD, tetapi dari cara uang rakyat digunakan.
Apakah anggaran hanya menguntungkan pihak yang sudah kuat, atau juga memberi ruang bagi mereka yang sedang tumbuh?
Persoalan ini bukan sekadar alokasi anggaran media, melainkan bagian dari politik ekonomi daerah dan keberlanjutan demokrasi lokal.
Jika uang daerah dibelanjakan kepada pelaku ekonomi lokal, manfaatnya berputar kembali di daerah. Jika terus mengalir keluar, yang tumbuh hanya angka serapan anggaran.
Maka, pertanyaannya:
Jika masyarakat lokal diminta menjadi tuan rumah pembangunan, mengapa ketika uang rakyat dibelanjakan mereka justru menjadi tamu di rumah sendiri?
Media lokal tidak meminta belas kasihan.
Mereka hanya meminta kesempatan untuk bertahan, berkembang, dan turut membangun daerah yang mereka liput.
Oleh: Bidnen Nainggolan SH
Sekretaris Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Riau
Komentar Via Facebook :