https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan •   Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA •   Bupati Afni Prioritaskan Normalisasi Sungai Mandau dan Pembangunan Jalan •   DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan
Home › Politik › Banggar Pastikan APBN Siap Biayai PPPK Jadi PNS
Politik
Pulau Jawa & Madura

Banggar Pastikan APBN Siap Biayai PPPK Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 17:46 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Banggar Pastikan APBN Siap Biayai PPPK Jadi PNS

Keterangan Foto: Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohammad Said. (Dok: Humas DPR RI). TD/YS

JAKARTA, Tabloid Diksi - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap mendukung pembiayaan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri, termasuk skema PPPK paruh waktu.

Hal itu disampaikan Muhidin di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

Menurut Muhidin, pemerintah bersama DPR telah menyiapkan skema pembiayaan agar kebijakan penetapan PPPK menjadi pegawai negeri maupun PPPK paruh waktu dapat berjalan. Skema tersebut juga diharapkan mampu mengurangi beban fiskal yang selama ini ditanggung pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat akan mengambil alih kewajiban pembiayaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab daerah untuk kemudian dialokasikan melalui APBN.

“Untuk meringankan beban fiskal daerah, pusat menarik ke Jakarta semua kewajiban pekerjaan daerah itu dan dijadikan APBN. Jadi tidak memberi beban terlalu besar kepada daerah-daerah,” ujar Muhidin.

Ia menilai dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat penting mengingat pembayaran PPPK selama ini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah. Dengan skema tersebut, beban pembayaran PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, diharapkan tidak lagi terlalu membebani kemampuan fiskal daerah.

“Insya Allah ke depan jauh lebih bagus. Karena kita sudah lihat masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah menyangkut masalah pembayaran PPPK-nya dan paruh kerja itu sudah tidak menjadi beban bagi daerah-daerah,” tuturnya.

Muhidin kembali menegaskan bahwa pemerintah dan DPR telah memberikan perhatian terhadap kesiapan pembiayaan tersebut agar kebijakan PPPK menjadi pegawai negeri maupun PPPK paruh waktu dapat terlaksana dengan baik.

“Sudah siap,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

BanggarDPR RIPPPKAPBN
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Khozin Dukung Larangan Pemda Rekrut ASN Baru

    Kamis, 20 Agu 2026 | 15:44 WIB
  • Politik

    Komisi IX DPR RI Bahas RUU Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja Gig dan Informal

    Kamis, 20 Agu 2026 | 15:37 WIB
  • Politik

    Golkar Rombak Fraksi di DPR RI, Sarmuji Ungkap “Ngeri-Ngeri Sedap”

    Rabu, 19 Agu 2026 | 19:06 WIB
  • Politik

    Netty Minta Pekerja Ojol dan Kurir Dapat Jaminan Sosial Memadai

    Rabu, 19 Agu 2026 | 18:49 WIB
  • Politik

    Setjen DPR : Vaksinasi HPV Bagian Investasi Kesehatan Pegawai

    Rabu, 19 Agu 2026 | 18:07 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com