https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan •   Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA •   Bupati Afni Prioritaskan Normalisasi Sungai Mandau dan Pembangunan Jalan •   DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan
Home › Politik › Komisi IV Tegaskan Kebijakan Konkrit Atasi Beban Petani
Politik
Pulau Jawa & Madura

Komisi IV Tegaskan Kebijakan Konkrit Atasi Beban Petani

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:27 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Komisi IV Tegaskan Kebijakan Konkrit Atasi Beban Petani

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama. Ket : Ist. TD/YS

JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Adi Wiratama menegaskan bahwa petani harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan. Menurutnya, sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan, petani membutuhkan kebijakan yang mampu memberikan manfaat secara langsung bagi kehidupan dan kesejahteraannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Himpunan Masyarakat Tani Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

Ia mengatakan, sejumlah persoalan klasik masih membebani petani dan membutuhkan perhatian serius pemerintah. Persoalan tersebut antara lain harga sarana produksi pertanian, ketersediaan dan ketepatan waktu penyaluran pupuk, tingginya biaya produksi, kepastian harga hasil panen, akses pembiayaan, keterbatasan infrastruktur pertanian, persoalan pascapanen, akses pasar, hingga rendahnya minat generasi muda untuk menekuni profesi sebagai petani.

Nyoman juga menyoroti persoalan agraria yang hingga kini masih terjadi di berbagai daerah. Ia mengingatkan bahwa DPR RI sebelumnya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria melalui Rapat Paripurna pada Oktober 2025.

Pembentukan Pansus tersebut, kata dia, merupakan respons terhadap berbagai persoalan seperti tumpang tindih regulasi, ketimpangan penguasaan tanah, serta sengketa lahan antara masyarakat dengan korporasi maupun instansi pemerintah.

Menurut Nyoman, berbagai capaian pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan strategis merupakan modal penting bagi Indonesia untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan produksi.

“Keberhasilan pembangunan pertanian tidak boleh hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Ia mencontohkan penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan petani di Bali. Menurutnya, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan reformasi agraria dengan memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk memperoleh manfaat dan kepastian atas lahan yang disengketakan.

Nyoman berharap penyelesaian tersebut dapat menjadi contoh dalam menangani konflik agraria sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan bagi petani.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menerjemahkan kebijakan nasional mengenai ketahanan pangan ke dalam langkah konkret di daerah. Upaya tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, HKTI, kelompok tani, perguruan tinggi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Sinergi seluruh pihak diperlukan agar kebijakan ketahanan pangan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga memberikan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan bagi petani,” pungkasnya. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Komisi IV DPR RIPetani
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Ekonomi

    Harga Kelapa Inhil Terjun Bebas, Petani Kini Hanya Dibayar Rp1.800 per Kilogram

    Kamis, 13 Agu 2026 | 15:01 WIB
  • Politik

    Komisi VI DPR RI Dukung Pemerintah Sehatkan 274 Perusahaan BUMN

    Selasa, 11 Agu 2026 | 18:31 WIB
  • Ekonomi

    Harga TBS Sawit Riau Naik, Umur 9 Tahun Capai Rp3.936 per Kilogram

    Selasa, 11 Agu 2026 | 06:50 WIB
  • Ekonomi

    Bupati Siak Afni Raih SIEXPO Award 2026 dari Menteri PPN

    Jumat, 07 Agu 2026 | 21:19 WIB
  • TNI-Polri

    Dukung Program Swasembada Pangan Nasional, Babinsa Koramil 06/TM Laksanakan Pendampingan Kepada Petani

    Senin, 21 Apr 2025 | 13:01 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com