https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan •   Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA •   Bupati Afni Prioritaskan Normalisasi Sungai Mandau dan Pembangunan Jalan •   DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan
Home › Politik › DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah
Politik
Pulau Jawa & Madura

DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

Rabu, 18 November 2026 | 19:27 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto. Dok : Humas DPR RI. TD.YS

JAKARTA, Tabloid Diksi – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan pentingnya menjaga kemandirian dan independensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu menjalankan perannya sebagai pengawal sektor riil sekaligus mitra strategis pemerintah.

Menurut Adisatrya, Kadin harus memiliki posisi yang kuat dan independen sehingga dapat menyampaikan masukan secara objektif, termasuk memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada dunia usaha.

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

  • Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri bersama pakar dan akademisi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal sektor riil ini begitu besar dan kompleks," ujar Adisatrya.

Ia menjelaskan, sebagai wadah para pelaku usaha, Kadin memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi dan dinamika dunia usaha di lapangan. Karena itu, organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan masukan yang valid kepada pemerintah, sekaligus mengkritisi rencana kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan sektor usaha.

"Kadin sebagai pelaku usaha yang seharusnya juga lebih paham terkait kondisi di lapangan bisa memberikan banyak masukan kepada pemerintah. Jadi Kadin yang mandiri, yang kuat harusnya secara objektif bisa memberikan masukan, mengkritisi juga rencana kebijakan-kebijakan pemerintah," jelasnya.

Adisatrya juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan Kadin. Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan organisasi tersebut sebelum menerapkan kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian maupun aktivitas dunia usaha.

Ia mengingatkan, pelibatan Kadin sejak tahap perumusan kebijakan penting dilakukan agar pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai kondisi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha, terutama dalam implementasi di lapangan.

"Pemerintah juga sebelum mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dampaknya luas terhadap perekonomian dan dunia usaha juga seharusnya mengajak Kadin lebih dahulu untuk diskusi. Karena masukan-masukan Kadin ini sangat penting terkait dampak. Jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut malah mempersulit dunia usaha, khususnya implementasi di lapangan," tegasnya.

Meski menekankan independensi, Adisatrya menilai kerja sama antara Kadin dan pemerintah tetap diperlukan dalam situasi tertentu. Ia mencontohkan keterlibatan Kadin dalam mendukung program vaksinasi bagi pekerja industri, khususnya sektor padat karya, pada masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat dilakukan sepanjang diperlukan dan tidak menghilangkan kemandirian organisasi dalam menjalankan fungsi serta memperjuangkan kepentingan dunia usaha.

"Kalau soal kerja sama dengan pemerintah, apakah itu penugasan sifatnya, itu mungkin di saat-saat yang tentu diperlukan. Saya ingat seperti waktu Covid kemarin, pemerintah juga dalam mendistribusikan vaksin dan lain-lain, terutama industri yang padat karya, Kadin dilibatkan untuk vaksinasi," ungkapnya.

Dalam pembahasan revisi UU Kadin, Adisatrya turut menyatakan dukungan terhadap usulan perluasan keanggotaan melalui integrasi otomatis perusahaan yang telah terdaftar dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

Ia menilai penguatan keanggotaan tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan keberpihakan Kadin terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, kebutuhan pelaku usaha besar dan UMKM memiliki karakteristik yang berbeda.

Pelaku usaha besar, kata dia, umumnya membutuhkan dukungan kebijakan yang kondusif bagi perkembangan bisnis. Sementara UMKM lebih membutuhkan pembinaan, pendampingan, serta dukungan agar mampu meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya.

"Kami mendukung revisi ini salah satunya adalah memberikan peran yang lebih, keberpihakan Kadin harus lebih terhadap UMKM," katanya.

Ia menambahkan, perluasan keanggotaan juga harus diikuti kesiapan Kadin dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para anggotanya. Bertambahnya jumlah anggota akan meningkatkan tanggung jawab organisasi, termasuk dalam memberikan pelayanan dan memperbaiki tata kelola internal.

Karena itu, pembenahan organisasi perlu dilakukan secara paralel agar Kadin semakin responsif terhadap kebutuhan anggota dan mampu menjalankan perannya secara optimal.

Dalam forum tersebut, Adisatrya juga meminta pandangan para pakar terkait perlunya pengaturan mekanisme konsultasi antara Kadin dan DPR dalam undang-undang. Ia mempertanyakan apakah konsultasi tersebut perlu diformalkan melalui ketentuan khusus atau cukup dilakukan melalui komunikasi dan pemanggilan sesuai kebutuhan.

Selain itu, ia menyoroti ketentuan mengenai pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin oleh pemerintah. Menurutnya, penggunaan istilah persetujuan perlu dicermati karena berpotensi membuka ruang intervensi pemerintah terhadap keputusan internal organisasi.

"Kalau kata disetujui, kan berarti juga bisa tidak disetujui. Jadi sifatnya mungkin kalau lebih administratif persetujuan apa disahkan oleh pemerintah mungkin kami setuju untuk menjaga independensi Kadin," jelasnya.

Adisatrya mengingatkan agar kewenangan pemerintah dalam pengesahan AD/ART tidak sampai menyentuh substansi keputusan internal organisasi, termasuk pemilihan ketua umum maupun perubahan aturan dasar dan aturan rumah tangga Kadin.

Ia menilai, jika kewenangan tersebut terlalu jauh masuk ke ranah substantif, pemerintah berpotensi memiliki ruang untuk menahan atau menghambat keputusan yang telah ditetapkan secara internal oleh organisasi.

"Kalau sifatnya itu konstitutif, kan akhirnya bisa tidak setuju dengan ketua umum yang baru dipilih atau perubahan AD/ART, mereka bisa menahannya di situ pemerintah. Jadi ini kan juga yang harus kita perhatikan terkait independensi dari Kadin sendiri," pungkas Adisatrya. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Komisi VIDPR RIKadinIndependenKritikPemerintah
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

    Kamis, 19 Nov 2026 | 20:20 WIB
  • Politik

    Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:10 WIB
  • Politik

    DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 14:16 WIB
  • Politik

    DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:55 WIB
  • Politik

    Wayan Sudirta: Pengawasan Independen Penting dalam UU Perampasan Aset

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:51 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com