JAKARTA, Tabloid Diksi - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut positif komitmen pemerintah mempercepat renovasi dan revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Program tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, sehat, nyaman, dan memenuhi standar pendidikan.

Komitmen itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca juga:

• Komisi III DPR Akan Kawal Kepemimpinan Kapolri Baru

• DPR Tetapkan Komisi IV Sebagai Mitra Kerja Badan Otorita Pantura Jawa

• DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Desain Industri

Pemerintah mencatat sekitar 17.000 sekolah telah direvitalisasi sepanjang 2025. Pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan lebih dari 71.744 sekolah dan berharap seluruh sekolah di Indonesia dapat direnovasi hingga 2029.

Hetifah menilai target tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Perbaikan sekolah tidak cukup hanya memperbaiki bangunan. Yang paling penting adalah memastikan anak-anak mendapatkan ruang belajar yang aman, sehat dan mendukung pembelajaran berkualitas,” ujar Hetifah.

Ia juga meminta agar revitalisasi mencakup fasilitas dasar yang selama ini masih menjadi persoalan di sejumlah sekolah, termasuk sanitasi dan toilet. Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat.

Selain pembangunan fisik, Hetifah menekankan perlunya peningkatan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah memperluas penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) atau layar digital di sekolah.

Namun, keberadaan perangkat teknologi harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan guru, dukungan listrik, konektivitas internet, serta pendampingan. Teknologi, kata dia, harus dimanfaatkan untuk memperkuat metode pembelajaran, bukan sekadar menggantikan papan tulis.

Hetifah juga mengingatkan pemerintah agar mengejar target renovasi dengan tetap menjaga kualitas. Perencanaan anggaran harus berkesinambungan, sementara data sekolah penerima program harus akurat agar bantuan benar-benar diberikan kepada sekolah yang paling membutuhkan.

“Jangan sampai mengejar jumlah sekolah yang direnovasi tetapi kualitas pekerjaannya justru terabaikan. Sekolah dengan kerusakan berat, sanitasi buruk, dan keterbatasan fasilitas pembelajaran harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Menurut Hetifah, revitalisasi sekolah sebaiknya dipandang sebagai upaya membangun ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Infrastruktur yang memadai harus berjalan bersama dengan kualitas guru, fasilitas pembelajaran, teknologi, konektivitas, dan lingkungan yang mendukung perkembangan peserta didik.

Komisi X DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal program tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia berharap komitmen pemerintah dapat diwujudkan melalui program yang terukur, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi siswa, guru, serta masyarakat. ***