JAKARTA, Tabloid Diksi - Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya integritas, rekam jejak, serta kemampuan menjaga independensi dalam menentukan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Calon Gubernur BI juga dinilai perlu memiliki kapabilitas dalam menjalankan bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung mengatakan, Gubernur BI mendatang harus mampu menjalankan kebijakan moneter secara efektif sekaligus mengomunikasikan kebijakannya dengan baik kepada publik dan pasar.

Baca juga:

• Rokhmat Ardiyan Ajak Pelajar Kuningan Peduli Sampah dan Kelestarian Lingkungan

• Lamhot Sinaga Minta Indofood Kurangi Impor Gandum, Singkong Lokal Jadi Solusi

• Hadapi Tantangan Teknologi, BKSAP DPR Perkuat Diplomasi dan Kajian AI

“Gubernur BI harus mampu mengkomunikasikan kebijakannya dengan baik di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sehingga kebijakannya memperoleh respons pasar yang positif,” ujar Martin melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Pasalnya, kemampuan Gubernur BI dalam merespons dinamika ekonomi menjadi salah satu hal penting. Ia menilai pasar membutuhkan sinyal kebijakan yang jelas dan tepat, sehingga komunikasi publik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan. Maka dari itu, ia mengingatkan agar Gubernur BI yang baru menjalankan amanat peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Martin juga tidak ingin berspekulasi mengenai nama-nama yang disebut sebagai calon Gubernur BI, yang mana salah satunya Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti yang sebelumnya ramai disebut berpotensi menjadi Gubernur BI definitif. Ia pun juga menyoroti pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia dalam koordinasi kebijakan ekonomi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, Gubernur BI mendatang harus mampu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan tanpa mengurangi independensi bank sentral. “Serta mampu berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dalam KSSK tanpa mengaburkan batas independensi BI,” tegasnya.

Ia menilai koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal pemerintah tetap diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, terangnya, koordinasi tersebut harus tetap berjalan dengan menghormati batas independensi Bank Indonesia.

Sementara itu, pemerintah hingga Jumat (7/8/2026) lalu belum menyampaikan nama calon definitif Gubernur BI kepada DPR RI. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Surat Presiden (Surpres) terkait pengajuan calon Gubernur BI masih dalam proses di internal pemerintah. ***