https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   PORSENIJAR PGRI Meranti 2026 Resmi Ditutup, Asmar Tekankan Peran Strategis Guru •   Perundungan Makin Mengkhawatirkan, DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak •   Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran •   16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global
Home › Nasional › KPK, Kemnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Perkuat Tata Kelola Jaminan Sosial
Nasional
Pulau Jawa & Madura

KPK, Kemnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Perkuat Tata Kelola Jaminan Sosial

Rabu, 24 Juni 2026 | 18:26 WIB,  
Penulis : Bidnen SH
KPK, Kemnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Perkuat Tata Kelola Jaminan Sosial

Keterangan Foto: Pimpinan KPK, Kemnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan berfoto bersama usai penandatanganan Rencana Aksi (Renaksi) penguatan tata kelola jaminan sosial ketenagakerjaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

JAKARTA, Tabloid Diksi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan menyepakati langkah bersama untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Rencana Aksi (Renaksi) sebagai tindak lanjut hasil kajian pemetaan risiko korupsi dalam pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/6/2026), menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial, serta memastikan manfaat perlindungan dapat diterima secara optimal oleh para pekerja.

    Baca juga:
  • Cegah Judi Online dan Pornografi, Komdigi Minta Google Perkuat Deteksi Jaringan Akun

  • Indonesia Resmi Jadi Anggota International Agency for Research on Cancer, Riset Kanker Dibawah WHO

  • Kemenag Siapkan Rp993 Miliar, 173 Madrasah Bakal Dibangun pada 2027

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan bahwa penguatan tata kelola jaminan sosial merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sistem perlindungan sosial nasional sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja.

“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari penindakan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun sistem yang mampu menutup ruang penyimpangan sejak awal. Penguatan tata kelola menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Aminudin.

Menurutnya, penandatanganan rencana aksi tidak boleh sekadar menjadi formalitas administrasi. Seluruh rekomendasi hasil kajian harus diwujudkan dalam langkah nyata guna menutup berbagai potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan.

KPK melalui Direktorat Monitoring menemukan sejumlah titik rawan dalam pengelolaan program jaminan sosial, mulai dari proses pendaftaran peserta, pengelolaan data, hingga mekanisme pengajuan klaim yang masih membutuhkan penguatan sistem pengawasan.

Aminudin menjelaskan bahwa perbaikan tata kelola juga sejalan dengan target pemerintah dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah menargetkan tingkat kepesertaan mencapai 32,15 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 43,92 persen pada 2029.

“Target tersebut membutuhkan sistem penyelenggaraan yang bersih dan akuntabel agar manfaat perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu, Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, menyebut besarnya dana yang dikelola serta luasnya cakupan peserta menjadikan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan sebagai isu yang sangat strategis.

Kajian yang dilakukan KPK sepanjang Maret hingga Desember 2025 menemukan sejumlah kerentanan, baik pada aspek regulasi maupun operasional. Pada sisi regulasi yang menjadi kewenangan Kemnaker, masih ditemukan celah terkait klasifikasi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah, definisi hubungan kerja, serta pengaturan iuran pada sektor jasa konstruksi yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan tingkat risiko pekerjaan.

Di sisi lain, KPK juga menemukan potensi risiko fraud dalam proses pendaftaran kepesertaan, desain kepesertaan sektor jasa konstruksi, hingga proses pembayaran klaim program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

“Efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi terhadap praktik fraud masih perlu diperkuat. BPJS Ketenagakerjaan selaku pengelola dana publik juga perlu memperkuat penerapan sistem three lines of defence secara menyeluruh, mulai dari pengendalian pada unit operasional, penguatan fungsi kepatuhan dan pengendalian internal, hingga audit independen, baik internal maupun eksternal,” jelas Aida.

Untuk mengatasi berbagai kerentanan tersebut, KPK merekomendasikan penguatan regulasi, penyempurnaan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) berbasis risiko, peningkatan kualitas basis data kepesertaan, serta penguatan fungsi pengawasan internal guna mempercepat deteksi dan penanganan potensi fraud.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan kolaborasi dengan KPK menjadi momentum penting dalam memperbaiki tata kelola dan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Masih terdapat tantangan dalam penetapan definisi hubungan kerja serta klasifikasi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah yang berpotensi menimbulkan moral hazard dalam kepesertaan. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih adaptif dan jelas, disertai penyempurnaan data kepesertaan serta penguatan sosialisasi kepada pekerja formal maupun informal agar pemahaman mengenai hak dan kewajiban kepesertaan semakin merata,” kata Indah.

Ia menambahkan, rencana aksi yang telah disepakati akan difokuskan pada peningkatan kepatuhan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat daerah.

Hal senada disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat. Ia menyatakan bahwa hasil kajian dan rekomendasi KPK akan menjadi bahan evaluasi penting untuk mempercepat pembenahan sistem secara menyeluruh.

“Catatan terkait klasifikasi peserta, mekanisme kepesertaan sektor jasa konstruksi, hingga potensi risiko pada program Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja menjadi bahan penting untuk mempercepat perbaikan sistem secara menyeluruh. Tindak lanjut atas rekomendasi KPK akan diintegrasikan ke dalam rencana aksi BPJS Ketenagakerjaan agar tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara operasional di seluruh lini layanan,” ujar Saiful.

Menurutnya, sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker, dan KPK menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program jaminan sosial, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

KPKBPJSKetenagakerjaan KemnakerJaminanSosialAntikorupsiTataKelola
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Peristiwa

    Saat Sidang PI Rohil Bergulir, Dividen SPRH Rp331,7 M Dilaporkan ke Tiga Penegak Hukum

    Sabtu, 06 Jun 2026 | 17:30 WIB
  • Peristiwa

    Gerak KPK di Riau Makin Intens, SPRI Beri Dukungan Penuh

    Jumat, 14 Nov 2025 | 16:22 WIB
  • Sorotan

    Pejabat Satu per Satu Dibebastugaskan, Hambali Nanda Justru Aman di Tengah Sorotan

    Rabu, 28 Mei 2025 | 16:27 WIB
  • Sorotan

    Geledah dan Tetapkan Lima Tersangka, LSM Pepara Gaungkan Dana Swakelola Ratusan Miliar PUPRPKP Riau di Usut Juga

    Rabu, 22 Jan 2025 | 11:46 WIB
  • Hukum

    KPK Tetapkan RM, IPN & NK Tersangka Korupsi Anggaran Setda Kota Pekanbaru

    Rabu, 04 Des 2024 | 07:06 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #5

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #6

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 21:54 WIB
  • Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 20:35 WIB
  • Polisi Geledah Rumah Jabatan Bupati Kupang, Lima Barang Bukti Disita

    Polisi Geledah Rumah Jabatan Bupati Kupang, Lima Barang Bukti Disita

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 18:28 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Minggu, 22 Nov 2026 | 07:15 WIB
  • 16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global

    16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 23:14 WIB
  • Menteri UMKM Turun ke Ketapang, Permudah Legalitas Usaha dan Salurkan Bantuan Karhutla

    Menteri UMKM Turun ke Ketapang, Permudah Legalitas Usaha dan Salurkan Bantuan Karhutla

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 23:05 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com