Home › Sorotan › Majelis Pertanahan Pusat Tegaskan NKK Bukan Instrumen Mafia Tanah

Majelis Pertanahan Pusat Tegaskan NKK Bukan Instrumen Mafia Tanah

Minggu, 24 Mei 2026 | 00:07 WIB,

Penulis : Redaksi

Majelis Pertanahan Pusat Tegaskan NKK Bukan Instrumen Mafia Tanah

Majelis Pertanahan Pusat menggelar konferensi pers, Sabtu (23/5)

DUMAI, Tabloid Diksi - Konflik tenurial dan ketimpangan penguasaan tanah di kawasan hutan kembali menjadi sorotan serius. Menyikapi kondisi tersebut, Majelis Pertanahan Pusat menggelar konferensi pers dengan mengangkat isu utama “Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan," Sabtu (23/5).

Dalam pemaparannya, lembaga yang memiliki mandat pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sekaligus pelaksana Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 itu menegaskan sejumlah persoalan mendasar terkait konflik lahan, masa depan generasi muda, hingga percepatan redistribusi tanah.

Baca juga: 6 Tahun Mengabdi, Pekerja PT Surgika Alkesindo Kecewa Anjuran Disnaker Riau 500 Ribu

NKK Ditegaskan sebagai Instrumen Legal Negara

Majelis Pertanahan Pusat menilai masih banyak kesalahpahaman publik terhadap Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK) yang kerap dikaitkan dengan praktik mafia tanah.

Baca juga: Jhonny Andrean Terpidana 3 Tahun, Jejak Hambali di Meranti Kembali Jadi Sorotan

Padahal, secara yuridis, NKK disebut merupakan instrumen legal yang diakui negara untuk menjembatani penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan. Skema tersebut dijalankan melalui pendekatan perhutanan sosial maupun penataan kawasan.

Melalui konferensi pers itu, Majelis Pertanahan Pusat menegaskan bahwa narasi yang menyudutkan NKK perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kegaduhan serta kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Baca juga: Dandim 0321/Rohil Letkol Inf. Diki Apriyadi Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Generasi Muda Dumai Dinilai Terancam Kehilangan Ruang Hidup

Sorotan paling tajam disampaikan terkait kondisi agraria di Dumai. Berdasarkan hasil kajian statistik dan proyeksi demografi ekonomi tim riset Majelis Pertanahan Pusat, generasi muda di kota industri tersebut dinilai menghadapi ancaman eksklusi agraria.

Baca juga: Jalan Hancur di Tapung Viral, Pemkab Kampar Baru Bicara Soal Anggaran

Ekspansi konsesi skala besar serta lambatnya pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) disebut menjadi faktor utama yang mempersempit akses masyarakat terhadap lahan.

Kondisi itu dinilai berdampak langsung terhadap menyusutnya ruang hidup masyarakat, terutama bagi pemuda dan pemudi yang kesulitan memperoleh hunian maupun akses lahan produktif.

Baca juga: Gaji Tak Dibayar, 729 Pekerja Eks PT Torganda Mengadu dan Layangkan Somasi

Selain itu, hilangnya alat produksi pertanian juga dikhawatirkan memicu pengangguran struktural hingga urbanisasi paksa. Jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan yang terukur, Dumai disebut berpotensi menghadapi krisis keberlanjutan sosial antargenerasi.

Desak Integrasi Data untuk Percepatan Redistribusi Tanah

Baca juga: Tanah Ulayat Kenegerian Lubuk Agung 'Dijual': Ada Apa Ninik Mamak dan Kepala Desa IV Koto Setingkai?

Dalam kesempatan tersebut, Majelis Pertanahan Pusat juga menegaskan komitmennya menjalankan mandat Perpres Nomor 62 Tahun 2023 melalui fungsi pengumpulan bahan keterangan.

Data lapangan yang dihimpun disebut menjadi fondasi penting dalam mengurai tumpang tindih klaim lahan antara negara, korporasi, dan masyarakat.

Baca juga: KONTROVERSI Jalan Rusak: Intimidasi Warga, dan Pertanyaan Transparansi Dana Desa Kuntu Darussalam!! Apa Kabar Pak Bupati 'Kampar Dihati'?

Karena itu, Majelis Pertanahan Pusat mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional segera mengintegrasikan data yang telah dikumpulkan guna mempercepat redistribusi tanah dan legalisasi aset masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting demi mewujudkan keadilan sosial serta memperkuat kedaulatan agraria di Indonesia.

Home › Sorotan › Majelis Pertanahan Pusat Tegaskan NKK Bukan Instrumen Mafia Tanah

Majelis Pertanahan Pusat Tegaskan NKK Bukan Instrumen Mafia Tanah

Baca juga: 6 Tahun Mengabdi, Pekerja PT Surgika Alkesindo Kecewa Anjuran Disnaker Riau 500 Ribu

Baca juga: Jhonny Andrean Terpidana 3 Tahun, Jejak Hambali di Meranti Kembali Jadi Sorotan

Baca juga: Dandim 0321/Rohil Letkol Inf. Diki Apriyadi Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Baca juga: Jalan Hancur di Tapung Viral, Pemkab Kampar Baru Bicara Soal Anggaran

Baca juga: Gaji Tak Dibayar, 729 Pekerja Eks PT Torganda Mengadu dan Layangkan Somasi

Baca juga: Tanah Ulayat Kenegerian Lubuk Agung 'Dijual': Ada Apa Ninik Mamak dan Kepala Desa IV Koto Setingkai?

Baca juga: KONTROVERSI Jalan Rusak: Intimidasi Warga, dan Pertanyaan Transparansi Dana Desa Kuntu Darussalam!! Apa Kabar Pak Bupati 'Kampar Dihati'?

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Satgas PKH Sita 5.764 Hektar Lahan di Kampar Milik Duta Palma Group

Ratusan Warga Sambut Kampanye H. Paisal di Jalan Tenaga Dumai

Abdul Wahid dan UAS Satukan Tekad Menangkan Pilgub Riau

Tol Penghubung Pekanbaru ke Dumai dan Bangkinang Segera Dibangun

Silaturahmi Bersama Pendeta Se Dumai, Sekdaprov Riau Ajak Berkolaborasi Mewujudkan Pemilukada Damai