Home › Peristiwa › LKS Di Tiga Sekolah Dasar Beredar Bebas, Disuplay Kolaborasi Titipan Ditoko Bak Di Amini Pihak Sekolah!
LKS Di Tiga Sekolah Dasar Beredar Bebas, Disuplay Kolaborasi Titipan Ditoko Bak Di Amini Pihak Sekolah!
Keterangan Foto:
Kampar | Riau - Tiga sekolah dasar di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar diduga menjadi sasaran penyebaran Lembar Kerja Siswa (LKS) yang beredar bebas. Menurut informasi yang diperoleh, LKS tersebut disupply oleh oknum wartawan yang berkolaborasi dengan titipan di toko.
Tiga satuan pendidikan dasar tersebut menurut pantauan tim awak media, UPT SDN 011 Siak Hulu, UPT SD Negeri 023 Siak Hulu dan UPT SD Negeri 006 Siak Hulu.
- Baca juga:
Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, LKS tersebut dijual kepada siswa dengan harga yang relatif mahal melalui toko penitipan yang berada disekitar sekolah. "Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan LKS tersebut. Yang jelas, LKS tersebut dijual kepada siswa dengan harga yang mahal," kata sumber tersebut.
Sanksi tegas untuk pelaku peredaran Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diperjualbelikan ke peserta didik sekolah dasar dapat di Sanksi Administratif, Sanksi Finansial, Sanksi Hukum, Pencabutan Izin dan dapat dilakukan pembekuan aset.
Hal tersebut diterangkan oleh Bidnen SH via saluran WhatsApp saat menanggapi informasi yang dirangkum wartawan media Diksi Grup, "Pihak sekolah atau dinas pendidikan dapat memberikan sanksi administratif kepada pihak yang menjual LKS, seperti teguran, peringatan, atau bahkan pemecatan. Dan pihak yang menjual LKS dapat dikenakan sanksi finansial, seperti denda atau ganti rugi, jika terbukti bahwa mereka telah melakukan pelanggaran."
"Jika pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis dan melibatkan adanya unsur kejahatan, maka pihak yang menjual LKS dapat dikenakan sanksi hukum, seperti pidana penjara atau denda. Kemudian pihak sekolah atau dinas pendidikan dapat mencabut izin operasional pihak yang menjual LKS jika terbukti bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Lanjut, pihak yang menjual LKS dapat dikenakan sanksi pembekuan aset jika terbukti bahwa mereka telah melakukan pelanggaran." Tutur pria muda yang tergabung aktif di organisasi Kongres Advokasi Indonesia (KAI).
Perlu diingat, bahwa sanksi tegas tersebut harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta harus dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan eferensi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Hingga berita ini dirilis (02/02/2025) Kepala UPT SD Negeri 011, Salim saat dikonfirmasi awak media meminta agar dikomunikasikan langsung dengan distributor Lembar Kerja Siswa (LKS) yang beredar di UPT SD Negeri 011 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.
Ditempat terpisah Kepala UPT SD Negeri 023 Desa Pandai Jaya, Arpius dikonfirmasi tidak tersambung via Call WhatsApp dinomor 0822xxxx6646 hingga berita ini diterbitkan dimedia pers. Selanjutnya, Kepala UPT SDN 006 Terpadu Desa Kubang Jaya, Marskal Ujang belum dapat dikonfirmasi langsung karena saat tim menelusuri informasi, ia sedang tidak berada di sekilah, maupun dihubungi via saluran seluler dikarenakan belum mendapatkan nomor kontak terhubung.
Bidnen SH meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar tegas dalam issue masih beredarnya Lembar Kerja Siswa dilingkungan pendidikan yang di satuan pendidikan naungannya. Sedangkan sebelumnya, H Aidil MSi mewanti-wanti akan terlibatnya sekolah dalam jualbeli LKS (Lembar Kerja Siswa) disetiap agenda rapat di Disdik Kabupaten Kampar bersama para Kepala UPT Dikdasmen Kabupaten Kampar.
Menutup statement, "Kita minta pihaknya (Disdik-red) melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kita akan selidiki lebih dalam guna mengetahui apa yang terjadi dengan bisnis illegal LKS ini, sehingga seperti diaminkan pihak satuan pendidikan hingga bisa beredar bebas dilingkungan sekolah. Jika terbukti bahwa ada oknum yang terlibat, Disdik segera ambil tindakan yang tegas," kata Owner Media Diksi Grup sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Serikat Pewarta Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Riau.
Komentar Via Facebook :