Home › Sorotan › Minta Buka ke Publik, Kritik Pedas pada Polda Riau Terkait Tambang di Inhil

Minta Buka ke Publik, Kritik Pedas pada Polda Riau Terkait Tambang di Inhil

Selasa, 26 Maret 2024 | 21:53 WIB,

Penulis : Redaksi

Minta Buka ke Publik, Kritik Pedas pada Polda Riau Terkait Tambang di Inhil

Lokasi tambang di Indragiri Hilir

PEKANBARU, Tabloid Diksi - Organisasi Masyarakat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau hingga kini masih menunggu hasil dari Polda Riau atas kasus laporan pertambangan ilegal di Kabupaten Indragiri hilir yang dilaporkan pada Selasa (20/2/2024) bulan lalu.

Publik ingin mengetahui secara pasti kelanjutan laporan dugaan pertambangan ilegal yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kemuning itu.

Baca juga: Modus Pernyataan Orang Tua, MTs Negeri Dituding Jual LKS Rp 150 Ribu per Paket

Hal itu disampaikan oleh ketua Organisasi Masyarakat Gerakan Sungguh Suara Sejati (GASS) Rinto Silaban, Selasa (26/3/2024).

Dirinya menyebut, jangan sampai laporan dugaan pertambangan ilegal ini di peti es kan, meskipun pemilik nya orang berpengaruh di wilayah tersebut.

Baca juga: Ketua PKM Hibah Bima Desta Andriani Sebut, Aquaponik Solusi Pemenuhan Protein Nabati dan Hewani Skala Rumahan

“Buka saja ke publik, ada atau tidaknya unsur pidananya. Apakah izin nya lengkap atau tidak. Jangan digantung membuat publik bertanya-tanya. Jangan-jangan di peti es kan,” kata Rinto.

Apalagi, lanjut Rinto, pertambangan yang dilaporkan itu sudah bertahun-tahun beroperasi di wilayah Polres Inhil. Pemiliknya diduga memiliki pengaruh diwilayah itu. Pernah menjabat sebagai kepala Desa selama sepuluh tahun.

Baca juga: Partisipasi Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Riau Tak Capai Target

Sebelumnya media Beritariau.com sudah mengkonfirmasi perihal laporan masyarakat tersebut kepada Humas Polda Riau melalui Kasubbit Penmas Polda Riau dan Ditreskrimsus Polda Riau yang baru. Media juga telah mengkonfirmasi Kapolda Riau. Namun konfirmasi itu belum berbalas hingga berita ini tayang.

Dalam laporan itu dijelaskan bahwa dua lokasi penambangan diduga tidak memiliki izin beroperasi di wilayah Kabupaten Inhil, Selensen, dan Batu Ampar, Kecamatan Kemuning. Masing-masing pemilik diketahui berinisial HN dan MAS alias NBN.

Baca juga: Selalu Aktif Perbaikan Jalan Yang Rusak Secara Swadaya, Pengendara Puji Pemerintah Sukajadi

Diketahui HN merupakan mantan Kepala Desa menjabat selama sepuluh tahun di wilayah Selensen. Dirinya melakukan eksploitasi diatas tanah seluah 30 Hektar pertambangan batu Split, Tanah Urug, dan Batu Bara hingga saat ini diduga tanpa mengantongi izin lengkap.

Dikabarkan saat ini HN memperluas lahan miliknya seluas 30 Hektar mencapai 50 Hektar.

Baca juga: Perjalanan Kasus Helen, Kuasa Hukum Tuntut Kejelasan Dalam Penanganan Hukum

Selanjutnya MAS alian NBN melakukan pertambangan batu split di wilayah Batu Ampar. Akibat kegiatan itu, menimbulkan tebing, jurang yang curam dengan kedalaman dan ketinggian mencapai 30 meter. MAS melakukan eksplorasi, eksploitasi tanpa mengantongi perizinan bertahun-tahun.

Baru-baru ini Kepala Bidang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Ismond Diondo Simatupang ST menyebutkan, penambangan tidak mengantongi izin lengkap semacam itu dinyatakan ilegal. Hal itu diduga melanggar pasal 158 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba.

Baca juga: Defisit Anggaran Pekanbaru Memasuki APBD-P, Kinerja Wali Kota dan Ketua TPAD Terlibat?

Penambangan semacam itu seharusnya memiliki izin tingkat daerah maupun pusat. "Kalau batu bara harus memiliki izin tingkat pusat. Kalau untuk batu split dan tanah urug seharusnya memiliki izin tingkat daerah. Penambangan tidak memiliki izin itu dinyatakan ilegal," kata Ismond memperjelas.

Kabid ESDM tersebut menegaskan perihal merujuk pelanggaran perizinan itu memasuki ranah aparat penegak hukum yakni Kepolisian.

Baca juga: KIPP Akan Membawa Keranah Hukum Si pemberi Dan Penerima Money Politik

Berangkat temuannya, ormas tersebut meminta agar Polda Riau dapat memproses pengaduan masyarakat yang dipercayakan penuh untuk menjalankan amanah undang-undang.

"Kami meminta agar Polda Riau transparan menyikapi laporan pengaduan masyarakat, supaya nama baik kapolda tidak buruk dipandang masyarakat," pungkasnya.***

Home › Sorotan › Minta Buka ke Publik, Kritik Pedas pada Polda Riau Terkait Tambang di Inhil

Minta Buka ke Publik, Kritik Pedas pada Polda Riau Terkait Tambang di Inhil

Baca juga: Modus Pernyataan Orang Tua, MTs Negeri Dituding Jual LKS Rp 150 Ribu per Paket

Baca juga: Ketua PKM Hibah Bima Desta Andriani Sebut, Aquaponik Solusi Pemenuhan Protein Nabati dan Hewani Skala Rumahan

Baca juga: Partisipasi Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Riau Tak Capai Target

Baca juga: Selalu Aktif Perbaikan Jalan Yang Rusak Secara Swadaya, Pengendara Puji Pemerintah Sukajadi

Baca juga: Perjalanan Kasus Helen, Kuasa Hukum Tuntut Kejelasan Dalam Penanganan Hukum

Baca juga: Defisit Anggaran Pekanbaru Memasuki APBD-P, Kinerja Wali Kota dan Ketua TPAD Terlibat?

Baca juga: KIPP Akan Membawa Keranah Hukum Si pemberi Dan Penerima Money Politik

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Percakapan Terungkap, Pihak Penegak Minta Rp5.000 Perkubik

Dipicu Emosi, Warga Keritang Bunuh Anak Tiri

Pj Gubri Apresiasi Catatan Inflasi Terendah Tembilahan

Sinyalir Asal Rupat Kayu Ilegal di Dumai, Polda Riau Diminta Atensi

GASS Siap Laporkan Pelaku Galian C Ilegal di Budi Luhur Termasuk Camatnya