Jimly Sebut Hak Angket Penanda DPR Bekerja

Minggu, 03 Maret 2024 | 08:03 WIB,

Jimly Asshiddiqie

JAKARTA, Tabloiddiksi - Mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menilai Hak Angket bukan suatu yang baru di negara.

Ia memberi apresiasi atas sikap anggota DPR RI jika berniat menggulirkan Hak Angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Baca juga: Bawaslu Riau Awasi Ketat Rekapitulasi Suara

Mengingat, 10 tahun pemerintahan Jokowi, DPR RI tidak membuat gebrakan atau pun tak menjalankan fungsi sebagai pengawasan.

Sehingga pengajuan Hak Angket menjadi penting untuk memastikan ada tidaknya kecurangan Pilpres 2024.

Baca juga: Diduga Abdul Wahid Ditinggal Partai Pengusung di Kuansing, Petinggi Partai Nasdem dan PDIP Banting Stir Dukung M. Nasir

"Ini penting untuk check and balance," ujarnya, Sabtu (02/03/2024).

Menurutnya hal itu baik untuk demokrasi Indonesia. Jimly mengatakan semua presiden telah merasakan Hak Angket DPR RI. Hanya Jokowi yang belum merasakan hak tersebut.

Baca juga: Muflihun Terharu atas Dukungan Mandiri dari Ormas Batak PBB di Pekanbaru

"Semua presiden itu kebagian Hak Angket; Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Jadi, sat-satunya yang belum itu Jokowi," kata Jimly.

"Itu artinya fungsi parlemen tidak berjalan selama ini.

Tidak berfungi dengan baik. Itu catatan demokrasi yang tak baik. periode 10 tahun tapi parlemennya memble," lanjutnya.

Baca juga: Yuzar-Misharti Kampanye Di Pasar Gunung Sahilan, TNI-Polri dan PKD se-Kecamatan Gelar Pengamanan Tahapan Pilkada 2024 !

Dikabarkansebelumnya, pengguliran hak angket patut dilakukan untuk meredam amarah pendukung yang kecewa.

Agar supaya kekecewaan mereka tersalurkan melalui sidang resmi bukan lagi kemarahan seperti yang terjadi di jalanan.

Baca juga: Terima Kunjungan Pengurus Pusat Genpro, Hendry Munief Ajak Kolaborasi dan Raih Sukses Bersama

"Proses hukum ini jalani saja tapi proses politik ini enggak usah dihalangi juga, biar saja karena ini kan menyalurkan kekecewaan melalui ruang sidang forum politik di DPR, forum hukum di Bawaslu dan MK," ujar Jimly Asshiddiqie.

"Memindahkan kemarahan dari jalanan bakar ban ke ruang sidang. Ini harus disadari."

Baca juga: Masyarakat Singingi Berbondong-bondong Hadiri Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuansing Dr Suhardiman Amby MM dan Muklisin

Mantan Ketua MK ini lalu mengomentari pernyataan dua pengamat hukum yakni Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD yang saat ini masih berstatus sebagai calon wakil presiden tetap harus bertanggung jawab mengawal pemilu hingga penghitungan selesai.

Baca juga: Isu Penolakan Suhardiman Sulit Diterima Warga, Begini Tanggapan Ketua DPC Demokrat dan PKB Kuansing

Home › Politik › Jimly Sebut Hak Angket Penanda DPR Bekerja

Dua Periode Parlemen Memble

Jimly Sebut Hak Angket Penanda DPR Bekerja

Baca juga: Bawaslu Riau Awasi Ketat Rekapitulasi Suara

Baca juga: Diduga Abdul Wahid Ditinggal Partai Pengusung di Kuansing, Petinggi Partai Nasdem dan PDIP Banting Stir Dukung M. Nasir

Baca juga: Muflihun Terharu atas Dukungan Mandiri dari Ormas Batak PBB di Pekanbaru

Baca juga: Yuzar-Misharti Kampanye Di Pasar Gunung Sahilan, TNI-Polri dan PKD se-Kecamatan Gelar Pengamanan Tahapan Pilkada 2024 !

Baca juga: Terima Kunjungan Pengurus Pusat Genpro, Hendry Munief Ajak Kolaborasi dan Raih Sukses Bersama

Baca juga: Masyarakat Singingi Berbondong-bondong Hadiri Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuansing Dr Suhardiman Amby MM dan Muklisin

Baca juga: Isu Penolakan Suhardiman Sulit Diterima Warga, Begini Tanggapan Ketua DPC Demokrat dan PKB Kuansing

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Diduga Tebar Sara, Oknum Caleg DPR-RI Jalani Panggilan Klarifikasi di Bawaslu Kuansing

Legislator MPR RI Ajarkan Dinamika Politik Hukum Untuk S3 Universitas Borubudur