https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Perundungan Makin Mengkhawatirkan, DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak •   Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran •   16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global •   Menteri UMKM Turun ke Ketapang, Permudah Legalitas Usaha dan Salurkan Bantuan Karhutla
Home › Sorotan › Temu Gagas LAMR Rangkum Sejumlah Desakan
Sorotan
Pekanbaru

Bermuara Pada Konflik Lahan di Riau

Temu Gagas LAMR Rangkum Sejumlah Desakan

Selasa, 14 November 2023 | 19:29 WIB,  
Penulis : Rahmat Hidayat
Temu Gagas LAMR Rangkum Sejumlah Desakan

Keterangan Foto: Temu Gagas Masyarakat Adat Melayu Riau di Balairung Tennas Efendy LAMR, Selasa, 14 November 2023.

PEKANBARU - Komunitas masyarakat Hukum Adat bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) setelah mengadakan pertemuan melalui Temu Gagas menghasilkan sejumlah maklumat, Selasa (14/11/2023). Temu Gagas merupakan lanjutan dari Musyawarah Kerja (Musker) LAMR yang digelar sehari sebelumnya.

Ketua DPH LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil menyatakan, kegiatan tersebut mencerminkan kerinduan pengurus LAMR Provinsi Riau untuk menjalin komunikasi lebih erat dengan LAMR di tingkat Kabupaten /Kota dan masyarakat adat di Provinsi Riau.

    Baca juga:
  • Bonus PON Belum Dibayar Penuh, Atlet Riau Kecewa: Janji Tinggal Janji

  • Malaria Tak Kunjung Hilang, Warga Sinaboi Desak Pemerintah Bertindak Nyata

  • Eks Kadis PUPR-PKPP Riau dan Rekanan Kompak Dihukum 2 Tahun, KPK Masih Pikir-pikir

Taufik Ikram berharap melalui pertemuan tersebut, solusi konkret dapat ditemukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan adat yang terjadi di Riau.

Sedangkan Datuk Seri H Raja Marjohan Yusuf, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR Provinsi Riau, menegaskan bahwa LAMR tidak hanya berperan seremonial, tetapi juga aktif menyelesaikan aduan masyarakat adat.

Sengketa lahan yang muncul setiap tahun menjadi perhatian serius, dan evaluasi terhadap program-program kerja telah dilakukan.

Temu Gagas Masyarakat Adat Melayu Riau ini ditutup dengan sesi dialog, di mana perwakilan masyarakat dari berbagai kabupaten/kota menyampaikan keluhan terkait konflik lahan yang tak kunjung terselesaikan.

Dialog itu menjadi momentum penting untuk mencari solusi bersama guna mencapai keadilan dan kedamaian bagi Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau.

Selain itu, dalam forum tersebut, LAMR bersama Komunitas Masyarakat Hukum Adat se-Provinsi Riau menyoroti isu sentral terkait ketidaksetaraan pengakuan dan hak Masyarakat Hukum Adat sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Mereka menegaskan bahwa hak yuridis dan konstitusional yang seharusnya dijamin belum sepenuhnya terpenuhi. Masyarakat Hukum Adat dihadapkan pada realitas sulitnya pembentukan Desa Adat, dianggap sebagai prioritas yang terabaikan.

Temu Gagas mengeluarkan maklumat pernyataan sikap yang disampaikan berisi sejumlah desakan, antara lain:

1. Mendesak Kementerian Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional memberlakukan sanksi bagi perusahaan yang tidak memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai regulasi.

2. Meminta Kementerian Lingkungan Hidup memberikan hak kepada Masyarakat Hukum Adat atas sebagian kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan sawit.

3. Mendesak Pemerintah untuk melakukan pengukuran ulang luasan HGU dan HTI yang dikelola oleh perusahaan serta membuka informasi data masa berlaku HGU perkebunan kelapa sawit dan HTI di provinsi Riau secara transparan.

4. Meminta pemerintah segera membentuk desa adat dan merumuskan Peraturan Daerah tentang desa adat di Provinsi Riau.

5. Mendesak Pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

6. Meminta Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung untuk mengutamakan pendekatan restoratif justice dalam menyelesaikan sejumlah sengketa yang terjadi di Provinsi Riau.

Editor : R Hidayat

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Ekonomi

    Gebyar PBB-P2 2023 Pekanbaru

    Selasa, 14 Nov 2023 | 17:59 WIB
  • Ekonomi

    Pemko Pekanbaru Rencanakan Bangun Jalan Baru 

    Selasa, 14 Nov 2023 | 15:09 WIB
  • Peristiwa

    Tasyakuran Hari Jadi Kosgoro Ke-66 JATIM

    Selasa, 14 Nov 2023 | 13:49 WIB
  • Ekonomi

    Bapenda Terjunkan Tim, Cabut Segel Peringatan 

    Kamis, 02 Nov 2023 | 11:51 WIB
  • Sorotan

    Jelang Ketuk Palu APBD Pekanbaru 2024 

    Selasa, 14 Nov 2023 | 11:18 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #5

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #6

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 21:54 WIB
  • Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 20:35 WIB
  • Polisi Geledah Rumah Jabatan Bupati Kupang, Lima Barang Bukti Disita

    Polisi Geledah Rumah Jabatan Bupati Kupang, Lima Barang Bukti Disita

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 18:28 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Minggu, 22 Nov 2026 | 07:15 WIB
  • 16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global

    16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 23:14 WIB
  • Menteri UMKM Turun ke Ketapang, Permudah Legalitas Usaha dan Salurkan Bantuan Karhutla

    Menteri UMKM Turun ke Ketapang, Permudah Legalitas Usaha dan Salurkan Bantuan Karhutla

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 23:05 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com