Tol Pekanbaru-Dumai Renggut Lahan Warga

Rabu, 18 Oktober 2023 | 08:26 WIB,

Anggota Komisi I DPRD Riau, Mardianto Manan menilai aneh lahan yang digunakan ruas tol Permai berstatus SHM diblokir pemerintah.

PEKANBARU, Tabloid Diksi – Anggota Komisi I DPRD Riau, Mardianto Manan mengungkapkan bahwa pemerintah rebut tanah masyarakat sepanjang tol Pekanbaru-Dumai (Permai).

Tanah masyarakat itu diketahui sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM), jauh sebelum tol tersebut dibangun. Namun kini, diketahui tanah-tanah itu ternyata masuk ke dalam daftar milik negara, atau pemerintah merebut tanah milik masyarakat.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87% di Kuartal I-2025, Konsumsi Rumah Tangga dan Manufaktur Jadi Penopang

Padahal, lanjutnya, SHM merupakan surat tertinggi dari ranah kepemilikan sebidang tanah. Semua SHM dikeluarkan BPN dan ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan tanah tersebut benar milik masyarakat, barulah diterbitkan SHM-nya.

Ketika tanah bersertifikat tersebut diakui milik negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hal itu sebagai sesuatu yang sangat aneh menurut penilaian Mardianto.

Baca juga: Festival Lipat Kain 2025 Season 2 Digelar, Beragam Seni Budaya dan Kuliner Lezat Khas Lipat Kain Ditonjolkan !

“Makanya menarik ini saya katakan tadi bahwa di daerah lain yang banyak terjadi itu rakyat yang "merebut" tanah milik pemerintah. Seperti kawasan lindung, daerah hijau, daerah bantaran sungai, diambil rakyat. Tapi sekarang justeru terbalik, pemerintah rebut tanah masyarakat yang telah memiliki SHM,” ungkapnya, Selasa (17/10/23).

Artinya, kata Mardianto, masyarakat dikuatirkan tidak bisa menuntut haknya mendapatkan ganti rugi dan tidak bisa menggunakan sertifikat itu lagi.

Baca juga: Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia untuk Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

“Menurut keterangan BPN dalam pertemuan dengan Komisi, SHM yang ada pada koridor 100 meter di kiri-kanan jalan itu tidak dibatalkan tapi diblokir statusnya. Saya bilang, ya apa bedanya. Kan tidak bisa berfungsi juga,” pungkasnya.

Namun menurut BPN, lanjut Mardianto, sertifikat yang diblokir masih bisa diaktifkan kembali ketika digugat dan dimenangkan si pemilik sertifikat. Sementara jika dibatalkan, hak pemilik sertifikat akan hilang sepenuhnya.

Baca juga: Kejagung Rajin Geledah Kantor dan Kediaman Pejabat Pertamina, Publik Pertanyakan Transparansi Penanganan Kasus

“Jadi sekarang namanya lebih identik dengan status quo. Tak bisa orang berbuat apa-apa, pemerintah maupun masyarakat,” ujar Mardianto Manan, Anggota Komisi I DPRD Riau dikutip dari halloriau.

Home › Nasional › Tol Pekanbaru-Dumai Renggut Lahan Warga

Pemerintah Blokir SHM Tanah

Tol Pekanbaru-Dumai Renggut Lahan Warga

Baca juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87% di Kuartal I-2025, Konsumsi Rumah Tangga dan Manufaktur Jadi Penopang

Baca juga: Festival Lipat Kain 2025 Season 2 Digelar, Beragam Seni Budaya dan Kuliner Lezat Khas Lipat Kain Ditonjolkan !

Baca juga: Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia untuk Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Baca juga: Kejagung Rajin Geledah Kantor dan Kediaman Pejabat Pertamina, Publik Pertanyakan Transparansi Penanganan Kasus

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Refleksi 24 tahun Kuansing Berdiri, Begini Pemikiran dan Harapan Dr. H. Nopriadi, SKM, M.Kes Â

10 Taipan Kuasai Jutaan Hektar Lahan Sawit RI

Propam Polres Siak Periksa Kapolsek Bungaraya

Segini Besaran Gaji Pegawai BUMN/PNS

Polda Riau Dalami Keterlibatan Sekdakab Kuansing