https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Penyaluran Bantuan Pangan Triwulan III di Inhu Tuntas 100 Persen, TPID Perkuat Pengendalian Inflasi •   Tiga UIN Masuk Pemeringkatan THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Kemenag Dorong Penguatan Riset •   Pendaftaran Calon Ketua Golkar Kuansing Dibuka, Musda Digelar Besok •   Kemhan Buka Diklat SPPI-KDKMP Batch 2, Siapkan SDM Penggerak Ekonomi Desa
Home › Politik › Sahroni: Tidak Ada Perintah Kader Korupsi
Politik

Marwata Dianggap Tendensius ke Nasdem

Sahroni: Tidak Ada Perintah Kader Korupsi

Senin, 16 Oktober 2023 | 07:14 WIB,  
Penulis : Rahmat Hidayat
Sahroni: Tidak Ada Perintah Kader Korupsi

Keterangan Foto: Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem.

JAKARTA // Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, SE menilai tendensius pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata ke Nasdem.

Sahroni menilai dugaan aliran dana tersebut seharusnya tidak disampaikan Alexander Marwata dalam konferensi pers secara terbuka.

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

“Kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami, kenapa benci benar..? Kok seolah-olah kami ini busuk banget,” kata Syahrul di Kantor Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Partai NasDem Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Nasdem sebagai partai politik tidak pernah memerintahkan kadernya yang menjadi menteri untuk melakukan korupsi dan memberikan hasilnya kepada partai.

Sahroni mengatakan bahwa Nasdem tidak pernah ada perintah menyuruh kader untuk korupsi.

“Apalagi menyuruh pembantu presiden untuk korupsi,” ujarnya.

“Kami hormati proses hukum itu, kita ikuti prosesnya tapi jangan seolah-olah menjustifikasi kami itu menyuruh seseorang untuk korupsi dan menyetorkan itu kepada kami ke bendahara partai politik,” katanya.

Kendati demikian, Sahroni menekankan agar penanganan kasus di KPK tidak seolah-olah mengecap Nasdem sebagai partai yang memerintahkan kadernya korupsi.

“Aliran ke partai politik yang belum tentu, masih diduga ada aliran dana. Belum tentu benar, belum tentu juga enggak benar. Tapi kalau sudah disampaikan ke ruang publik, maka itu pasti menjadi politis terhadap partai kami, kenapa? Karena menjelang pemilu,” terang Sahroni.

Nasdem tetap menghormati proses hukum terhadap Syahrul Yasin Limpo yang merupakan Dewan Pakar Nasdem itu.

Alexander Marwata sebelumnya mengatakan, pihaknya menduga terdapat aliran dana dari Syahrul Yasin Limpo ke Partai Nasdem.

Adapun Syahrul Yasin Limpo merupakan tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian.

 

Editor : R Hidayat

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Sport

    DLH Rohil FC Menangkan Piala Gubernur Riau 2023 dengan Skor 2-0

    Senin, 16 Okt 2023 | 06:51 WIB
  • Sorotan

    Kepengurusan IPPERPA Resmi Dikukuhkan, Camat Pangean: "Berikan Inovasi Terbaik Untuk Nagori

    Senin, 16 Okt 2023 | 00:32 WIB
  • Sorotan

    Gubri Tunda Lawatan ke Jerman

    Minggu, 15 Okt 2023 | 21:40 WIB
  • Sport

    Tiga Poin PSPS Buyar di Menit-menit Akhir

    Minggu, 15 Okt 2023 | 19:42 WIB
  • Peristiwa

    Suhardiman Serahkan Bantuan Kepada Siswa Miskin dan Jompo

    Minggu, 15 Okt 2023 | 13:56 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • 90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 07:16 WIB
  • Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Jumat, 20 Nov 2026 | 21:16 WIB
  • Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Jumat, 20 Nov 2026 | 20:21 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com