https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Perundungan Makin Mengkhawatirkan, DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak •   Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran •   16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global •   Menteri UMKM Turun ke Ketapang, Permudah Legalitas Usaha dan Salurkan Bantuan Karhutla
Home › Nasional › Batas Minimal Usia Capres-Cawapres Segera Diputuskan
Nasional

Pertaruhan Kredibilitas MK Penjaga Konstitusi

Batas Minimal Usia Capres-Cawapres Segera Diputuskan

Jumat, 13 Oktober 2023 | 07:58 WIB,  
Penulis : Rahmat Hidayat
Batas Minimal Usia Capres-Cawapres Segera Diputuskan

Keterangan Foto:

JAKARTA - Batas minimal usia Capres/Cawapres akan segera ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini dikemukakan oleh beberapa pihak, yang intinya mencakup 2 isu, yaitu syarat minimal usia Capres/Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun atau ditambahkan syarat “berpengalaman sebagai penyelenggara negara atau kepala daerah”. 

Masalah ini jelas-jelas kontroversial karena berkaitan dengan pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang sebentar lagi akan dibuka oleh KPU.

    Baca juga:
  • Cegah Judi Online dan Pornografi, Komdigi Minta Google Perkuat Deteksi Jaringan Akun

  • Indonesia Resmi Jadi Anggota International Agency for Research on Cancer, Riset Kanker Dibawah WHO

  • Kemenag Siapkan Rp993 Miliar, 173 Madrasah Bakal Dibangun pada 2027

Selain itu, isu pengujian syarat usia Capres/Cawapres semakin kontroversial karena sangat berkaitan dengan salah satu kandidat yang beredar selama ini yang dikaitkan dengan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang kabarnya dicalonkan menjadi Cawapres. 

Merespon isu pengujian syarat usia di MK, Direktur Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN), Oce Madril, menyatakan bahwa berdasarkan berbagai keputusan MK terdahulu, MK telah menyatakan bahwa isu konstitusionalitas persyaratan usia minimum bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, merupakan kebijakan hukum terbuka (kebijakan hukum terbuka).

Artinya, penentuan mengenai persyaratan usia minimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang (DPR-Pemerintah), bukan kewenangan MK. 

"UUD 1945 tidak mengatur soal angka-angka atau syarat usia sebuah jabatan publik. Berbagai jenis jabatan publik di pemerintahan, persyaratan usianya diatur dalam undang-undang. Khususnya berkaitan dengan Pemilihan Presiden, UUD 1945 telah mengatur dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang," Ujar Oce Madril yang juga Akademisi Hukum UGM.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengatur persyaratan Capres/Cawapres. Dalam ketentuan Pasal 169 ditentukan bahwa salah satu syarat Capres/Cawapres adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Sehingga telah jelas, syarat usia yang ditentukan oleh UU Pemilu sebagai peraturan delegasi dari Pasal 6 UUD 1945. 

Apabila kemudian MK mengubah syarat usia minimal Capres/Cawapres atau menambahkan syarat baru, seperti “berpengalaman sebagai penyelenggara negara atau kepala daerah”, tentu hal tersebut melanggar prinsip open legal policy yang ditegaskan dalam berbagai putusan MK. Bahkan lebih jauh, hal tersebut dapat dikatakan melanggar Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang telah memerintahkan agar syarat Capres/Cawapres diatur dalam UU Pemilu.

Bahwa terdapat putusan MK terbaru yang patut dipertimbangkan dalam melihat perkara ini, yaitu putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan syarat usia minimal 50 (lima puluh) tahun untuk dapat mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK.

Dalam putusan tersebut, MK tidak mengubah syarat usia minimal, tetapi menambahkan syarat bahwa seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK, maka dapat mencalonkan kembali untuk menjadi Pimpinan KPK pada periode kedua, meskipun umurnya kurang dari 50 tahun. 

Dari putusan no. 112/PUU-XX/2022, Oce mengatakan, dapat diartikan MK tidak mengubah usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK yang telah ditentukan dalam UU KPK. Bahwa MK memang menambahkan syarat baru, tetapi syarat tersebut sangat terbatas hanya berlaku bagi pimpinan KPK yang sedang menjabat apabila ingin mencalonkan kembali menjadi pimpinan KPK di periode kedua. Syarat baru tersebut tidak berlaku bagi umum, jadi sangat spesifik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hingga saat ini sebenarnya MK masih konsisten dengan pendiriannya mengenai syarat usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh putusan MK. 

Apabila nantinya MK mengubah pendiriannya dalam keputusan yang berkaitan dengan usia minimal Capres/Cawapres, maka tentunya MK dapat dianggap larut dalam dinamika politik Pilpres yang akhir-akhir ini disaksikan oleh masyarakat secara luas. Inkonsistensi sikap MK ini dapat menurunkan kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi.

Editor : R Hidayat

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Hadiri Paripurna Hari Jadi Kuansing Ke 24, Desta Harianto : PAN siap Bersama Rakyat

    Jumat, 13 Okt 2023 | 00:34 WIB
  • Sorotan

    Nampak Jaringan Kabel Semrawut, Laporkan..!

    Kamis, 12 Okt 2023 | 19:45 WIB
  • Hukum

    Putusan PTUN Pekanbaru Adili Sekertaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

    Kamis, 12 Okt 2023 | 19:34 WIB
  • Daerah

    Baru 3 Tahun, Jembatan di Kampung Halaman Akmal Abbas Senilai Rp 21 Miliar di Kuansing Sudah Rusak

    Kamis, 12 Okt 2023 | 17:08 WIB
  • Ekonomi

    Luar Biasa, Impor Beras Era Jokowi Pecah Rekor

    Kamis, 12 Okt 2023 | 12:26 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #5

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #6

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 21:54 WIB
  • Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 20:35 WIB
  • Polisi Geledah Rumah Jabatan Bupati Kupang, Lima Barang Bukti Disita

    Polisi Geledah Rumah Jabatan Bupati Kupang, Lima Barang Bukti Disita

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 18:28 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Minggu, 22 Nov 2026 | 07:15 WIB
  • 16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global

    16 Jenama Lokal Ramaikan Pasar Natal Nusantara, Bidik Peluang Bisnis Global

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 23:14 WIB
  • Menteri UMKM Turun ke Ketapang, Permudah Legalitas Usaha dan Salurkan Bantuan Karhutla

    Menteri UMKM Turun ke Ketapang, Permudah Legalitas Usaha dan Salurkan Bantuan Karhutla

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 23:05 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com