Home › Parlementaria › DPRD Kota Pekanbaru Menyetujui Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Demi Pelayanan Publik yang Lebih Maksimal

DPRD Kota Pekanbaru Menyetujui Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Demi Pelayanan Publik yang Lebih Maksimal

Jumat, 07 April 2023 | 02:09 WIB,

Penulis : Redaksi

PEKANBARU, Tabloid Diksi - Dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung Balai Payung Sekaki, Rabu (4/1/2023), DPRD Kota Pekanbaru menyetujui Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. "Kami setuju untuk mengesahkan Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan karena bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal dan memudahkan masyarakat," ujar Ketua Pansus, Sovia Septiana SSos.

Ranperda ini merupakan usulan dari Pemko Pekanbaru yang diajukan pada 17 Mei 2022 dan disahkan setelah melalui proses pembahasan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru serta tenaga ahli hingga hasil validasi Biro Hukum Pemprov Riau.

Baca juga: Paripurna Istimewa, DPRD Dukung Penuh Arah Pembangunan Bupati Baru Kampar

Dalam Perda ini, terdapat beberapa keterangan yang disebutkan, seperti orang tua yang tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan tetapi menunjukkan status suami istri dalam Kartu Keluarga (KK), dapat mengganti buku nikah tersebut dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Istri. "Ini akan memudahkan masyarakat yang tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan dalam mengurus administrasi kependudukan," jelas Sovia.

Baca juga: Rapat DPRD Pekanbaru Bahas Perjalanan Dinas dan Persiapan HUT Kota

Selain itu, bagi yang menikah siri, masyarakat harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk dicatatkan status perkawinannya pada KK dengan status kawin yang belum tercatat. Sementara untuk pasangan nikah siri beragama muslim yang belum memiliki buku nikah, kewenangannya berada di Kementerian Agama.

Dalam Perda ini juga disepakati bahwa kedepannya, masyarakat tidak akan dikenai denda-denda atau sanksi administrasi kependudukan lagi. "Kami berharap dengan disahkannya Perda ini, Pemko Pekanbaru bisa lebih mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian dan lain sebagainya. Selain itu, pelayanan online via website sipenduduk.pekanbaru.go.id juga akan lebih dimaksimalkan," tutup Sovia Septiana. Advertorial