Home › Daerah › DPRD Bengkalis Sambut Aliansi Cipayung, Desa Permasalahan Korupsi dan Keluhkan Hak Buruh
DPRD Bengkalis Sambut Aliansi Cipayung, Desa Permasalahan Korupsi dan Keluhkan Hak Buruh
Aliansi Cipayung dan Paguyuban Kabupaten Bengkalis, di gedung DPRD Bengkalis, Senin (13/3)
Bengkalis, Tabloid Diksi - DPRD Kabupaten Bengkalis terima kedatangan Mahasiswa Aliansi Cipayung dan Paguyuban Kabupaten Bengkalis, di gedung DPRD Bengkalis, Senin (13/3) siang hari.
Mereka menyuarakan terkait kejelasan atas dugaan tindak pindana Korupsi KPU, DD dan ADD serta menolak berdirinya perusahaan baru. Hal itu disampaikan agar permasalahan perusahaan yang ada diselesaikan lebih dulu.
- Baca juga:
Kedatangan Aliansi Cipayung dan Paguyuban disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan yang didampingi Anggota DPRD Ruby Handoko, Sanusi serta Kabag Humas dan Protokoler M. Faisal Goustari.
"Gaji karyawan Perusahaan PT. Meskom yang masih dicicil pembayarannya, perlu ketegasan terhadap perusahaan," tuntut salah satu perempuan dari aliansi ini.
Lanjutnya, itu demi kepentingan masyarakat yang bekerja di perusahaan.
"Tidak hanya itu terkait dana desa dan ADD harus menjadi perhatian kita bersama dalam memberi pengawasan kepada perangkat yang ada di desa," bebernya.
Wakil ketua Sofyan menanggapi, pada prinsipnya DPRD menerima apa yang telah disampaikan dan menjadi masukan bagi DPRD dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkalis.
"Terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku akan kita surati dengan data-data yang konkrit," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Ketua Serikat PT. Meskom juga mengatakan bahwa serikat perusahaan melaksanakan pemantauan pada permasalahan yang ada. Namun ada pihak-pihak yang perlu ditemui sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Keterlambatan gaji karyawan bukan tidak dibayarkan tetapi dibayar secara nyicil oleh perusahaan. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dimana sebelumnya kami telah melapor ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis," terangnya.
Namun sampai saat ini belum ada respon, kami berharap dinas tenaga kerja tersebut harus lebih aktif memantau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
Disamping itu, Anggota DPRD Bengkalis Komisi I Sanusi SH MH menambahkan sebagaimana diketahui bersama bahwa gaji karyawan harus menyesuaikan dengan standar UMK yang ada di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dalam suatu perusahaan.
"Kedepannya perusahaan yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkalis untuk tetap patuh dalam aturan yang telah ditetapkan dan kami ingin bukti yang konkrit," tegasnya.
Sebagai anggota DPRD, wajib bertugas memberikan tindakan dan pengawasan kepada perusahan pelanggar aturan yang telah ditetapkan.
Diakhir pertemuan, Sofyan kembali mengingatkan bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan saat ini.
Menurutnya, DPRD akan memanggil pihak-pihak bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan tersebut begitu juga dengan yang lainnya.
"DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupaya sebisa mungkin dalam menuntaskan masalah ini demi kepentingan Masyarakat Kabupaten Bengkalis," pungkasnya. (*)
Komentar Via Facebook :