Home › Nasional › Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Penentuan UMK
Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Penentuan UMK
Keterangan Foto: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi penetapan UMP dan UMSP 2027. Dok Kemnaker/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah yang telah menyelesaikan pembahasan serta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027.
Apresiasi tersebut juga diberikan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses pembahasan, mulai dari pemerintah, serikat pekerja atau buruh, kalangan pengusaha hingga akademisi.
- Baca juga:
Menurut Yassierli, penetapan upah minimum merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga harus memperhatikan keberlangsungan dunia usaha, produktivitas, serta iklim investasi.
Ia mengakui, proses perumusan kebijakan pengupahan tidak mudah karena harus mempertemukan berbagai kepentingan dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak," ujar Yassierli dalam siaran pers, Minggu (22/11/2026).
Pembahasan UMK dan UMSK Menjadi Tahapan Berikutnya
Setelah penetapan upah minimum tingkat provinsi rampung, pemerintah daerah selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027.
Yassierli berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat mengedepankan dialog sosial yang terbuka, konstruktif, dan mengutamakan kepentingan bersama.
Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama bupati dan wali kota juga diminta menjalankan tugas secara optimal dengan mengutamakan musyawarah serta pertimbangan objektif.
Dalam proses tersebut, sejumlah faktor perlu menjadi perhatian, antara lain kondisi perekonomian nasional, karakteristik ekonomi daerah, kemampuan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, hingga kebutuhan hidup pekerja.
Menaker menegaskan, kebijakan pengupahan harus mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha.
"Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak," jelasnya.
Dialog Sosial Harus Jadi Landasan
Lebih lanjut, Yassierli menekankan bahwa dialog sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penetapan upah minimum.
Menurutnya, perbedaan pendapat antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah seharusnya tidak berkembang menjadi pertentangan. Sebaliknya, perbedaan tersebut perlu dimanfaatkan untuk menemukan kesepakatan yang adil dan dapat diterapkan oleh seluruh pihak.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pengupahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan perkembangan ekonomi terkini.
"Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," ungkap Yassierli.
Menaker berharap pembahasan UMK dan UMSK 2027 dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh unsur terkait agar tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha demi memperluas kesempatan kerja.
"Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka," pungkasnya.






Komentar Via Facebook :