Home › Daerah › RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan
Terkait Pencabutan Izin
RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan
Keterangan Foto: Areal kawasan pabrik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci, Riau. Foto dari akun Facebook Sahabat PT RAPP (5/6/2017).
PEKANBARU, Tabloid Diksi - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) akhirnya angkat bicara menyusul pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Dalam pernyataan bertanggal 20 November 2026, RAPP mengaku telah menerima informasi pencabutan izin tersebut melalui pemberitaan media. Perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah, tetapi mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut.
- Baca juga:
"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," demikian pernyataan RAPP.
Namun, dokumen pernyataan yang beredar justru menyisakan pertanyaan. Naskah tersebut tidak dilengkapi kop surat resmi perusahaan, nomor surat, maupun tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab. Pada bagian akhir hanya tercantum Corporate Communications PT RAPP.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai autentikasi dan status dokumen tersebut. Apakah merupakan siaran pers resmi perusahaan yang telah disetujui manajemen atau sekadar naskah keterangan untuk media?
Tanpa konfirmasi langsung dan dokumen pendukung, keaslian serta pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut masih perlu dipastikan.
Klaim Rp350 Triliun dan 41 Ribu Pekerja
Dalam keterangannya, RAPP menonjolkan kontribusi ekonomi dan sosial perusahaan selama beroperasi di Riau.
Perusahaan mengklaim bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal.
RAPP juga menyebut aktivitas bisnisnya diperkirakan menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya.
Tak hanya itu, perusahaan mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016–2025.
Sementara dalam 10 tahun terakhir, RAPP menyebut telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten. Program tersebut antara lain mencakup penanganan stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas.
Namun, seluruh angka tersebut belum disertai laporan studi, rincian penghitungan, maupun dokumen pendukung dalam pernyataan yang disampaikan kepada media.
Klaim Pelestarian Hutan Ikut Disampaikan
Pada aspek lingkungan, RAPP menyatakan turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan melalui berbagai program, termasuk Restorasi Ekosistem Riau (RER).
Perusahaan juga mengklaim Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) yang berjalan sejak 2014 telah melibatkan lebih dari 40 desa dan membantu menekan luas kebakaran hingga lebih dari 90 persen di wilayah komunitas peserta.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum dilengkapi data pembanding maupun hasil evaluasi independen yang dapat mengukur capaian program secara terbuka.
Klaim pelestarian hutan itu juga perlu dibedakan dari temuan Satgas PKH yang menjadi dasar pencabutan izin perusahaan.
Sebelumnya, Satgas PKH menyebut sejumlah temuan di areal perizinan RAPP, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
RAPP menyatakan akan terus memberikan informasi kepada karyawan, kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha guna meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut.
Perusahaan juga menegaskan komitmennya terhadap Indonesia, Riau, masyarakat, serta para mitra usaha.
Kini, selain menunggu penjelasan resmi pemerintah, publik juga membutuhkan keterbukaan RAPP. Terutama terkait autentikasi pernyataan, dasar penghitungan klaim kontribusi ekonomi, serta bukti atas program pelestarian lingkungan yang disampaikan.
Sebab, besarnya angka dan klaim yang disampaikan perusahaan semestinya dapat diuji melalui data dan dokumen yang transparan, bukan sekadar pernyataan sepihak.






Komentar Via Facebook :