Home › Nasional › Dua Badan Baru Pengelola dan Pengawas untuk Kawal UU Perampasan Aset
Dua Badan Baru Pengelola dan Pengawas untuk Kawal UU Perampasan Aset
Keterangan Foto: Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Kompas/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Undang-Undang Perampasan Aset tidak hanya mengatur mekanisme penyitaan dan pengambilalihan aset hasil tindak pidana, tetapi juga membuka pembentukan dua badan baru yang bertugas mengelola aset sitaan serta mengawasi pelaksanaan perampasan aset.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, kedua badan tersebut adalah Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
- Baca juga:
Dalam keterangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menjelaskan, badan pengelola nantinya dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan aset.
Menurutnya, pemisahan tersebut penting agar aparat tidak memiliki kepentingan langsung terhadap aset yang mereka sita.
"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi, ada conflict of interest," ujar Habiburokhman.
Ia mencontohkan, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah menerapkan pemisahan antara aparat penegak hukum dengan lembaga yang bertugas mengelola aset hasil perampasan.
Selain badan pengelola, pemerintah juga akan membentuk Badan Pengawas Perampasan Aset yang berdiri sendiri. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan undang-undang tersebut.
Habiburokhman menegaskan, pengawasan diperlukan agar UU Perampasan Aset tidak menjadi alat untuk menekan pihak-pihak di luar kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat.
"Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu, harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," imbuhnya.
Pembentukan dua badan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perampasan aset yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian negara, tetapi juga menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan.






Komentar Via Facebook :