Home › Hukum › Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M
Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M
Keterangan Foto: Korupsi Satpol PP Bengkalis: Catut Nama Honorer Bayar Rp 500 Ribu, Negara Rugi Rp 1,4 M. Dok. Humas.TD/Azhar
Bengkalis, Tabloid Diksi - Praktik korupsi berjemaah di atas kertas terbongkar di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bengkalis, Riau.
Tersangka berinisial TF (55) mencatut nama sejumlah pegawai dan tenaga honorer untuk membuat perjalanan dinas fiktif dengan imbalan uang tutup mulut sebesar Rp 500 ribu per surat tugas.
- Baca juga:
Kasus korupsi dana Satpol PP Tahun Anggaran 2021-2022 yang diusut Satreskrim Polres Bengkalis ini memasuki babak baru. Berkas perkara TF resmi dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Senin (16/11/2026).
Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Arthur Joshua Toreh menjelaskan, total kerugian negara akibat praktik lancung tersebut mencapai Rp 1.429.780.200 berdasarkan penghitungan audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
"Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri," kata AKP Arthur mewakili Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto.
Aksi ini dilakukan TF saat memegang posisi strategis sebagai Plt Kasi Bina Potensi Masyarakat yang juga diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP Bengkalis pada 2021 hingga Maret 2022. TF menyusun sendiri daftar nama pegawai dan honorer ke dalam dokumen SPT dan SPPD fiktif.
Para pegawai yang namanya dicantumkan tidak pernah berangkat bertugas, melainkan hanya menandatangani kuitansi dan menerima bagian sekitar Rp 500 ribu per surat tugas.
Untuk mengelabui pemeriksa anggaran, TF memalsukan stempel seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkalis sebagai bukti pengesahan kunjungan dinas. Nama TF sendiri juga ikut tercantum dalam puluhan SPPD fiktif tersebut.
Rincian kerugian negara meliputi perjalanan dinas fiktif sebesar Rp 1,25 miliar—termasuk Rp 737,6 juta dari kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung TF.
Sisanya merupakan anggaran fiktif untuk belanja makan-minum, BBM, jasa tenaga keamanan, serta bimbingan teknis.
Polisi telah memeriksa 19 saksi dan 3 ahli sebelum berkas dinyatakan P-21. Tersangka TF dijerat Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) jo Pasal 3 jo Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c KUHP dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun kurungan.
Dalam waktu dekat, penyidik Polres Bengkalis akan menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Kejari Bengkalis.
"Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses," tegas AKP Arthur.






Komentar Via Facebook :