Home › Nasional › 8,48 Juta Hektare Perhutanan Sosial, Kemenhut Bidik Pembiayaan dan Investasi
8,48 Juta Hektare Perhutanan Sosial, Kemenhut Bidik Pembiayaan dan Investasi
Keterangan Foto: Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menyampaikan pengembangan pembiayaan dan investasi Perhutanan Sosial dalam forum COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026). Dok Kemenhut/TD-YS
ANTALYA, Tabloid Diksi – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mulai mendorong pengembangan Perhutanan Sosial agar tidak hanya memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat, tetapi juga mampu menghasilkan usaha produktif yang memiliki daya saing dan menarik investasi.
Upaya tersebut dibahas Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Endah Prasetiani, dalam dialog bertajuk From Permits to Portfolios: Unlocking Capital for Social Forestry as Bankable Climate Investment di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026).
- Baca juga:
Hingga Oktober 2026, program Perhutanan Sosial telah menjangkau kawasan seluas 8,48 juta hektare melalui 11.364 persetujuan pengelolaan. Program tersebut melibatkan sekitar 1,44 juta kepala keluarga yang diharapkan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis hutan sekaligus mendukung upaya menghadapi perubahan iklim.
“Forum ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi agar Perhutanan Sosial tidak berhenti pada pemberian akses legal, tetapi berkembang menjadi portofolio usaha yang mampu menarik pembiayaan dan investasi, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung aksi iklim,” ujar Catur Endah.
Menurutnya, tantangan saat ini adalah meningkatkan kemampuan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan memenuhi persyaratan pembiayaan.
Indonesia saat ini memiliki 16.905 KUPS dengan beragam kegiatan usaha, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri hingga jasa lingkungan. Namun, sekitar 91 persen di antaranya masih berada pada kategori Biru dan Perak sehingga membutuhkan pendampingan sebelum dapat mengakses pembiayaan komersial secara lebih luas.
Penguatan kelembagaan, tata kelola usaha, kualitas produk, pengolahan hasil hingga akses pasar dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenhut mendorong skema pembiayaan campuran atau blended finance. Skema ini menggabungkan pendanaan pemerintah, hibah donor, filantropi, penjaminan risiko dan investasi swasta.
Pembiayaan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan produksi, tetapi juga mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan produk, pengolahan hasil, perluasan pasar serta peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat.
Salah satu contoh pengembangan usaha yang dipaparkan adalah komoditas pala berbasis Perhutanan Sosial di Fakfak, Papua Barat. Program tersebut didukung melalui KIBAR, kerja sama Pemerintah Indonesia dan Inggris dengan Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai mitra pelaksana.
Melalui program tersebut, kelompok petani dihubungkan dengan pengumpul lokal dan pembeli swasta untuk meningkatkan nilai tambah pala. Pengembangannya mencakup pengolahan menjadi mentega pala (nutmeg butter), peningkatan standar mutu hingga kepastian penyerapan hasil produksi.
Selain pengembangan usaha masyarakat, Kemenhut juga menyoroti pentingnya pengakuan hutan adat dan kepastian hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pembiayaan iklim yang inklusif.
Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luas mencapai sekitar 376.280 hektare. Percepatan pengakuan tersebut terus dilakukan melalui penguatan data, kerja sama lintas pihak, verifikasi lapangan dan dukungan pendanaan dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat.
Catur Endah mengatakan, kerja sama internasional menjadi salah satu faktor pendukung dalam memperkuat transformasi Perhutanan Sosial. Kemitraan Indonesia-Inggris melalui program KIBAR, dengan dukungan UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) dan GGGI, menjadi contoh kolaborasi pengembangan usaha dan pembiayaan.
Sementara itu, kerja sama Kemenhut dengan UNDP yang didukung Pemerintah Norwegia diarahkan untuk mempercepat proses pengakuan dan penetapan hutan adat.
“Ke depan, berbagai bentuk dukungan tersebut perlu diintegrasikan melalui pendekatan pembiayaan campuran yang menggabungkan sumber pendanaan pemerintah dan nonpemerintah untuk memenuhi kebutuhan usaha pada setiap tahap perkembangannya,” jelasnya.
Ia juga membuka peluang pemanfaatan pasar karbon sebagai instrumen pendukung pembiayaan, dengan memastikan masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat hukum adat, memperoleh manfaat secara adil.
Dalam dialog tersebut, sejumlah mitra internasional turut membahas dukungan pembiayaan, pendampingan dan penguatan kelembagaan. UK-FCDO membahas dukungan hibah dan mobilisasi investasi, UNDP menyoroti pembiayaan inklusif untuk percepatan hutan adat, sedangkan The Samdhana Institute berbagi pengalaman melalui program Dedicated Grant Mechanism Indonesia (DGM-I).
Melalui forum COP31, Kemenhut mengajak pemerintah, lembaga keuangan, mitra pembangunan, dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil memperkuat pembiayaan Perhutanan Sosial.
“Kita perlu bergerak dari pemberian akses menuju pengelolaan, dari potensi menjadi portofolio usaha yang kompetitif, dan dari kolaborasi menuju manfaat nyata bagi masyarakat serta kelestarian hutan,” pungkas Catur Endah.






Komentar Via Facebook :