Home › Hukum › Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar
Keterangan Foto: APH menunujukkan tumpukan plastik uang dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dok Bareskrim/TD-Azhar
JAKARTA, Tabloid Diksi – Bareskrim Polri terus memperluas penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan. Kali ini, penyidik mengembangkan perkara tersebut ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mengungkap aliran dana dan aset yang diduga berasal dari aktivitas ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, S.I.K., M.H., mengatakan perkara awal ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026.
- Baca juga:
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Hasil penyidikan mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM jenis biosolar melalui pemindahan muatan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan kembali menggunakan mekanisme ship-to-ship menuju kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume BBM yang dipindahkan mencapai sekitar 3.532 kiloliter (KL).
"Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000," ungkap Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Sejumlah barang bukti turut diamankan, mulai dari dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang sekitar 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti 1, hingga sekitar 120 KL biosolar dan dokumen transaksi.
Suhasto menjelaskan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada 12 November 2026. Penyidik kemudian melanjutkan pengembangan dengan menerbitkan laporan polisi terkait dugaan TPPU pada 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP.
Melalui pengembangan tersebut, penyidik akan menelusuri transaksi keuangan serta kepemilikan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan follow the money dan follow the asset.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., membeberkan modus yang digunakan para pelaku.
Menurutnya, pelaku diduga memanfaatkan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM yang volumenya melampaui dokumen resmi.
BBM awalnya diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB sebelum diteruskan ke kapal tanker. Dokumen pengiriman asal diduga diganti dengan dokumen pengiriman lainnya agar aktivitas distribusi tersebut terlihat seperti kegiatan resmi.
"Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November," jelas Taufik.
Ia memastikan, koordinasi antara Polda Sulawesi Selatan dan Bareskrim Polri akan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Ia menilai praktik ilegal tersebut bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu distribusi subsidi yang seharusnya diterima masyarakat sesuai ketentuan.
"Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal," tegas Chrisnawan.
Polri bersama BPH Migas menyatakan akan memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.






Komentar Via Facebook :