Home › Ekonomi › Sinergi BI dan Pemerintah Diperkuat, Stabilitas Moneter dan Fiskal Jadi Fokus
Sinergi BI dan Pemerintah Diperkuat, Stabilitas Moneter dan Fiskal Jadi Fokus
Keterangan Foto: Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman dan sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, Kamis (13/11/2026). Dok BI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya penguatan kerja sama dengan Pemerintah dalam menjaga stabilitas moneter sekaligus mendukung keberlanjutan fiskal. Sinergi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dalam siaran pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia Nomor 28/250/DKom yang dirilis Sabtu (14/11/2026), BI menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pemerintah terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan kebanksentralan yang mengedepankan ketepatan, kecepatan, dan kolaborasi.
- Baca juga:
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Harmonisasi dan Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2026 bertema Beyond Partnership: Celebrating Collaboration, Sustaining Excellence yang berlangsung di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono menekankan bahwa sinergi kebijakan perlu terus diarahkan untuk memperkuat hubungan keuangan antara Bank Indonesia dan Pemerintah.
Menurut Thomas, layanan kebanksentralan memiliki peran penting dalam mendukung tugas BI di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta pengelolaan uang rupiah.
Sementara bagi Pemerintah, layanan tersebut mencakup penatausahaan rekening pemerintah, transfer dana, penyelesaian transaksi, hingga pengelolaan surat utang dan utang luar negeri.
Thomas menegaskan, layanan kebanksentralan yang cepat dan terkoordinasi diperlukan untuk memperkuat pengelolaan fiskal secara berkelanjutan, termasuk melalui harmonisasi perpajakan dan modernisasi kas negara.
“Mari bersinergi beyond partnership sehingga capaian kita bersama menghasilkan manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan nyata dirasakan oleh masyarakat,” kata Thomas sebagaimana dikutip dalam siaran pers BI.
Dalam keterangannya, Bank Indonesia juga mengungkapkan salah satu hasil konkret sinergi dengan Pemerintah, yakni penyelesaian Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003 pada Agustus 2026.
Obligasi tersebut diterbitkan pada 2003 sebagai pengganti surat utang Pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan dukungan likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan ketika krisis ekonomi 1997–1998.
Pembayaran terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dengan penyelesaian tersebut, kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia atas obligasi dimaksud dinyatakan telah tuntas.
Selain itu, kerja sama BI dan Pemerintah juga diwujudkan melalui inovasi layanan dalam persiapan serta penyelesaian transaksi debt switching. Mekanisme ini dilakukan dengan mengganti Surat Berharga Negara (SBN) yang akan jatuh tempo menggunakan surat utang baru dengan jangka waktu lebih panjang.
Bank Indonesia menegaskan, stabilitas moneter dan keberlanjutan fiskal merupakan dua aspek yang perlu berjalan beriringan.
Selanjutnya, BI menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mengoptimalkan layanan kebanksentralan dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Komentar Via Facebook :